Banyuwangi -Menteri Kelautan dan Perikanan,Edhy Prabowo tidak membatah diantara perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster atau benur adalah koleganya dari Partai Gerindra. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan izin ekspor benur kepada 26 perusahan bahkan masih akan bertambah.
”Iizn ekspor lobster yang sudah kami keluarkan ada 26, bahkan nantinya akan bertambah 31 izin kalau tidak salah,”ujur Edhy Prabowo Jumat 10 Juli 2020 di Pendopo Swagata Blaambangan Banyuwangi.
Lihat semua, dari 31-an dan 26 yang sudah di publikasi ini akan bertambah dan berapa orang selain Gerindra, ada? Gerindra paling mungkin yang ada korelasinya dua.
Baca Juga: Ekspor Benur, Edhy Prabowo Dianggap ATM Gerindra
Menurutnya, izin ekspor benih lobster salah satu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan para nelayan, karena sejak dulu mereka tergantung pada tangkapan benih lobster. Namun setelah adanya pelarangan, maka otomatis pendapatan mereka menurun, bahkan harus berurusan dengan hukum ketika tertangkap tangan memperjualbelikan benur.
“Jika ada dua atau tiga orang yang ada hubunganya dengan saya untuk mengurus izin ekspor beni lobster apakah menjadi masalah? Anda hitung, ada berapa, setelah saya lihat tidak lebih dari dua orang. Yang satunya Agrinas BUMN kepunyaan Kementerian Pertahanan yang ada korelasinya ke situ,” tutur Edhy.
Kementrian Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Kementrian Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) menunjukkan barang bukti benih Lobster yang berhasil digagalkan di Gedung Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. (Foto: Humas Kementrian Kelautan dan Perikanan)Edhy mengkau tidak tahu pasti siapa saja yang mendapatkan izin ekspor benur. Sebab yang memberikan izin adalah tim KKP bukan dirinya pribadi. “Coba tanya ke sana, ada tidak, pada saat mereka mendaftar kemudian ada prosesnya, diikuti tidak proses itu, Pengawasnya diikuti tidak, di cek saja, saya tidak mau menjawab dan tidak mau berdebad, saya baru tahu juga kalau itu ada. Dan lihat semua, dari 31-an dan 26 yang sudah di publikasi ini akan bertambah dan berapa orang selain Gerindra, ada? Gerindra paling mungkin yang ada korelasinya dua,” ucapnya.
Menurut Edhy, pihaknya tidak akan memberikan keistimewaan kepada perusahaan manapun terkait regulasi lobster tersebut. Ia menegaskan tidak ada motif tertentu terkait izin ekspor lobster ini, selain untuk kesejahteraan masyarakat nelayan.
Edhy menambahkan, jika ada yang berpendapat bahwa lobster berpotensi punah jika terus di ekspor, hal itu tidak benar. Sebab, dari data dan dari hasil penelitian, telur lobster sangat banyak. Ada pun potensi lobster di seluruh wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia lebih dari 27 miliar. “Jumlah ini merupakan gabungan dari enam jenis lobster yang terdapat di Indonesia, dua diantaranya lobster jenis pasir dan mutiara yang tergolong cukup populer,” katanya.
Edhy yang merupakan kader Gerindra itu mengatakan, berdasarkan kajian akademisi, persentase kelangsungan hidup benih lobster jika dibiarkan di alam hanya 0,02 persen atau hanya satu dari 20 ribu yang bakal tumbuh hingga dewasa. “Sebaliknya jika dibudidayakan, benih lobster bisa meningkat 30-80 persen, tergantung metode budidayanya,” ujarnya.
Baca Juga: Menteri Kelautan Edhy dan Pesta Ekspor Lobster
Untuk menjaga keseimbangan, Edhy Prabowo memastikan pihaknya telah memagari regulasi lobster melalui beleid pembudidaya wajib melakukan pelepasliaaran (restocking) 2 persen dari hasil nelayan. “ Selain itu KKP juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahan. Jika melanggar kami tidak segan- segan mencabut izin ekspornya,”katanya. []
