Berbagai hotel di daerah mulai merasakan dampak dari pembatalan pemesanan kegiatan pemerintah. Ini terjadi setelah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengeluarkan edaran untuk memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengungkapkan bahwa sejumlah hotel telah melaporkan pembatalan kegiatan pemerintah.
Kebijakan penghematan ini tertuang dalam surat edaran bernomor S-1023/MK.02/2024, yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani pada 7 November 2024. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kementerian dan lembaga, termasuk kejaksaan dan kepolisian, diminta untuk memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen. Maulana menyebutkan bahwa pembatalan agenda pemerintahan sudah terjadi di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Makassar.
Dampak dari pemangkasan anggaran ini cukup signifikan. Kontribusi agenda pemerintah terhadap pendapatan hotel bisa mencapai 40 persen, bahkan ada yang mencapai 60 persen. Agenda pemerintah di hotel-hotel daerah biasanya mulai ramai pada kuartal II atau sejak April, dan terus meningkat hingga kuartal IV, terutama pada November. Dengan adanya edaran resmi efisiensi anggaran, diperkirakan masih akan ada banyak laporan pembatalan dari hotel-hotel di daerah yang sangat bergantung pada kegiatan pemerintah pusat.
Pembatalan ini berdampak langsung pada proyeksi pendapatan hotel selama setahun. Pengusaha hotel telah menghitung keuntungan berdasarkan agenda pemerintah yang biasanya tidak mendadak. Banyak yang sudah melakukan reservasi di awal dan ada kesepakatan antara penyelenggara dan pihak hotel. PHRI mendukung efisiensi anggaran pemerintah, namun pembatasan perjalanan dinas dianggap dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, terutama bagi sektor tenaga kerja, usaha makanan minuman, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Berharap pembatalan tidak terjadi pada akhir tahun, PHRI menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan sektor perhotelan. Dengan demikian, dampak negatif terhadap perekonomian daerah dapat diminimalisir, dan efisiensi anggaran dapat dilakukan tanpa mengorbankan sektor-sektor lain yang juga penting bagi pertumbuhan ekonomi.