Jakarta - Masa jabatan periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan segera berakhir. Selama memimpin negara Jokowi-JK tentunya tidak bekerja sendiri karena mereka dibantu oleh para menteri di kabinet kerjanya menjalankan pemerintahan.
Namun, tak semua menteri yang dipilih 'cocok' dengan jabatannya. Selama lima tahun berjalan pemerintahan Jokowi-JK sampai empat kali membongkar pasang atau reshuffle kabinet kerja.
Apakah di akhir masa jabatannya Jokowi akan melanjutkan kabinet kerja dengan komposisi yang sama tanpa reshuffle kabinet? Sebab, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin, 8 Juli 2019, Jokowi sempat menegur empat menteri atas kinerjanya.
Siapa saja menteri yang kena tegur Jokowi?
Menteri ESDM Ignasius Jonan memberikan kuliah umum saat acara Dies Natalis Unpad ke-62 di Graha Sanusi, Unpad, Bandung, Jawa Barat, Rabu , 11 September 2019. (Foto: Antara/Raisan Al Farisi)
1. Menteri ESDM
Pada sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin, 8 Juli 2019, Jokowi bersama para menteri membahas berbagai persoalan dalam pemerintahan, salah satunya terkait Neraca Perdagangan Nilai.
Dalam Neraca Perdagangan Nilai, ada data mengenai nilai impor periode Januari-Mei. Sebenarnya, nilai impor turun menjadi 9,2 persen dibanding tahun sebelumnya, tapi Jokowi tidak puas dengan angka tersebut lalu menegur Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Ignatius Jonan.
Ia meminta Jonan untuk mencermati kenapa nilai impor masih tinggi, apalagi jika dilihat secara detail sektor minyak dan gas (migas) mengalami kenaikan yang tinggi.
"Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, yang berkaitan dengan ini," kata Jokowi.
Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kanan) menyapa warga saat peresmian jaringan internet desa "Ides Cafe" di Desa Sidayu, Tojan, Klungkung, Bali, Selasa, 10 September 2019. (Foto: Antara/Fikri Yusuf)
2. Menteri BUMN
Jokowi bukan hanya tidak puas dengan Jonan terkait nilai impor yang masih tinggi. Rupanya Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga kena tegur oleh Jokowi saat sidang kabinet paripurna.
"Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini karena ratenya yang paling banyak ada di situ," tuturnya.
Rini tidak mempermasalahkan teguran dari Jokowi. Justru, ia mengaku akan bekerja lebih keras untuk ke depannya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberi sambutan saat peluncuran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di lapangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019. (Foto: Antara/Nova Wahyudi)
3. Menteri LHK
Selain pembahasan mengenai nilai impor tinggi, di hari yang sama dengan sidang kabinet paripurna, Jokowi menegur menteri yang dapat mengeluarkan aturan mengenai izin investasi. Salah satu yang kena tegur adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Jokowi menilai kementrian di bawah Siti Nurbaya menghambat dalam proses perizinan. Padahal, Jokowi sudah mewanti-wanti untuk memberikan izin secepat-cepatnya ketika ada investor yang akan menanamkan modal di sebuah lahan di Indonesia.
yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," tuturnya."Kementerian kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," tuturnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. (Foto: Instagram/@sofyan.djalil)4. Menteri ATR/BPN
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil tak luput dari teguran Jokowi. Proses perizinan yang lambat dari kementrian di bawah Sofyan Djalil diketahui saat ia melakukan kunjungan daerah, khususnya di daerah objek wisata.
Saat bertemu dengan pengusaha yang hendak menanamkan investasi, mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan izin dari kementrian untuk mendirikan hotel.
"Kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," ucapnya. []
