Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai ada proses sistematik dalam penyelundupan 15 boks onderdil Harley Davidson edisi terbatas tipe Shovelhead 1970 dan tiga boks sepeda Brompton di pesawat Airbus A330-900 milik Garuda.
Maka dari itu, ia memutuskan memecat seluruh direksi PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelundupan tersebut.
"Ada proses sistematik. Di mana, pasti ini kejadian bukan individu saling mendukung. Mohon maaf, kalau dari aturan-aturan hukum itu, kalau berkolaborasi untuk berbuat kejahatan ya terkena (pidana) juga," kata Erick Thohir di SMK 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019 seperti dilansir dari Antara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi (kiri) melihat barang bukti motor Harley Davidson saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)
Kendati demikian, Erick mengatakan tak akan ikut campur dalam urusan pidana. Ia akan menyerahkan pada pihak lain jika empat direksi Garuda yang dipecat, yakni Direktur Utama I Gusti Ngurah Akshara atau Ari Akshara, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal serta Direktur Human Capital Heri Akhyar terbukti melakukan perbuatan pidana.
"Domain pidana kan bukan di saya, itu kan ada proses nanti dari laporan Bea dan Cukai ke kepolisian. Jadi, saya tidak bisa komentar ya apakah ini akan jadi tersangka," ujarnya.
Erick mengatakan fokusnya kini mencari orang-orang untuk mengisi jabatan empat direksi Garuda dan sejumlah BUMN. Karena di Garuda sendiri, hanya tersisa tiga direktur Garuda yaitu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Fuad Rizal, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, dan Direktur Niaga Pikri Ilham Kurniansyah.
"Kita sekarang harus merekrut orang yang bagus, untuk membantu mengawasi dan mengelola 142 BUMN," ucap Erick. []
