Jakarta - Pemerintah menargetkan peningkatan setoran deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada sepanjang 2020. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya mematok target pertumbuhan cuan perusahaan pelat merah menjadi Rp 48 triliun hingga Rp 49 triliun untuk tahun bisnis kali ini.
"Besaran itu meningkat dibandingkan realisasi deviden BUMN pada 2018 lalu yang mencapai Rp 45 triliun," ujar Erick di Kompleks Parlemen, Jakarta seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis, 20 Februari 2020.
Menurut dia walaupun proyeksi ekonomi tahun ini dirasa lebih berat dibandingkan 2019, namun pihaknya optimistis angka tersebut bisa diraih. Pasalnya, Erick kini tengah mengodok skema efisiensi perusahaan BUMN, termasuk didalamnya adalah strategi holding.
"Walaupun tidak mudah, tapi kami melihat ada ruang untuk tumbuh. Apalagi, Bank Mandiri sendiri kemarin sudah menaikan devidennya kepada negara. Kita cobalah cari solusi agar keuangan negara tetap aman," ucap dia.
Baca juga: INDEF Kritik Kebijakan Pembentukan Holding BUMN
Sebelumnya, Erick memang kembali menghidupkan wacana pembentukan holding BUMN, salah satunya holding beberapa rumah sakit yang dimiliki oleh perusahan. Adapun, maksud penggabungan tersebut ditujukan agar BUMN induk dapat fokus pada bisnis inti masing-masing.
Selain itu, dalam rangka menyehatkan perusahaan pelat merah dalam negeri ia juga berencana menggabung, melikuidasi atau tetap mempertahankannya. Namun, kata Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga akan ditinjau dahulu dari prospek masing-masing BUMN.
“Apakah masih punya prospek, dan kerugian-kerugian yang terjadi itu akan dilihat. Kalau tidak punya prospek lagi untuk apa dilanjutkan," ujar Arya di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.
Dengan kata lain, Kementerian BUMN menurutnya saat ini tengah memilah BUMN mana saja yang selama ini tidak menghasilkan keuntungan atau komersil, apalagi tidak melakukan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO).
“BUMN seperti ini akan dipertimbangkan apakah akan digabung dengan BUMN lain atau dilikuidasi," ucapnya. []