FPI Kritik Kebijakan Jalur Sepeda Anies Baswedan

Jubir FPI Munarman mengkritik keras kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, termasuk penyediaan jalur sepeda.
Front Pembela Islam (FPI). (Foto: Taraf.id)

Jakarta - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengkritik keras kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama memimpin ibu kota, termasuk pelebaran pedestrian dan penyediaan jalur sepeda yang menurut mereka tidak menyentuh kepentingan rakyat kecil.

"Enggak ada rakyat kecil naik sepeda. Enggak ada kami lihat sepeda ontel di jalan seperti dahulu kala," kata Munarman dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2019.

"Yang kita lihat di jalan justru sepeda-sepeda mahal yang harganya Rp 40 juta-an, harganya saja melebihi harga sepeda motor," ujar dia.

Munarman mengatakan, saat ini mayoritas rakyat kecil menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utama mereka. Sedangkan sepeda yang saat ini kerap melintas di jalanan justru lebih mahal dari harga motor.

Ia menuding kebijakan Anies Baswedan mengenai pengadaan jalur sepeda sebagai upaya memfasilitasi hobi orang-orang kaya dan tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat miskin yang ada di Jakarta.

"Jadi kebijakan ini untuk siapa? Kebijakan ini kan hanya memfasilitasi hobi, bukan permasalahan rakyat kecil yang mayoritas ada di Jakarta," katanya.

Munarman menilai pelebaran pedestrian juga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta. Pasalnya, Indonesia memiliki cuaca tropis yang berbeda dengan iklim di negara-negara Eropa yang dingin dan sejuk.

Baca juga: FPI: Lidah Pemerintah Kelu, Banyak Makan Utang China

Lantaran itu, ia mewakili FPI meminta agar Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jakarta, utamanya bagi rakyat kecil sebagai kelompok mayoritas yang ada di ibu kota.

"Anies harusnya memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil. Jadi kita mendukung bukan asal mendukung, tetapi kita mendukung pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat," kata Munarman. []

Berita terkait
Novel Bamukmin: Radikalisme Rekayasa Keji Penguasa
Ketua Media Center Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin mengatakan permasalahan radikalisme era Jokowi adalah rekayasa keji penguasa.
Isu Radikalisme, PKS: Pemerintah Hanya Bikin Gaduh
Radikalisme yang sering dilontarkan sejumlah menteri dalam kabinet Indonesia Maju hanya untuk menutupi kelemahan pemerintah.
Tutup Buku 2019, LIPI: Radikalisme Bukan Persoalan
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan permasalahan Indonesia bukan radikalisme. Melainkan ketimpangan sosial.
0
Anak Elon Musk Mau Mengganti Nama
Anak CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, telah mengajukan permintaan untuk mengubah namanya sesuai dengan identitas gender barunya