Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, angkat bicara terkait pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Menurut Ganjar, keputusan tersebut telah melalui pertimbangan yang matang dan semua proses sudah berjalan sesuai rencana.
"Sudah selesai dan semua sudah berjalan," ungkap Ganjar saat ditemui usai menghadiri rapat terbuka peringatan Lustrum XV dan Dies Natalis ke-75 Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (19/12/2024). Keputusan pemecatan Joko Widodo, menurut Ganjar, telah melalui perhitungan yang cermat, termasuk keputusan tersebut dikeluarkan setelah Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai Presiden.
Ganjar menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan wujud konsistensi dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dalam memberikan dukungan penuh hingga akhir masa jabatan Joko Widodo. "Itu penghormatan beliau, konsistensi beliau, atas dukungan 100 persen pada pemerintahan Jokowi," tuturnya.
Publik mungkin akan memiliki interpretasi berbeda jika keputusan pemecatan dilakukan saat Joko Widodo masih menjabat. Ganjar menambahkan, "Mungkin kalau mecatnya di tengah jalan masih berkuasa, mungkin interpretasi orang lain dan mungkin orang juga akan ah enggak konsisten. Bu Mega tunjukan konsistensi itu."
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, sebanyak 27 kader PDI-P dipecat, termasuk Joko Widodo, putra dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Surat pemecatan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto pada 14 Desember 2024.