Jakarta, (Tagar 12/4/2018) - Presiden Joko Widodo membuat kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sejak 1 Januari 2017. Satu harga yang sama ini berlaku untuk BBM jenis solar, minyak tanah dan premium penugasan.
Pengambilan kebijakan ini berlatar belakang kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi infrastruktur yang tidak merata menjadikan distribusi pasokan BBM menjadi terhambat. Akibatnya, banyak masyarakat di luar Pulau Jawa tidak mendapatkan BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa.
Dengan kebijakan ini maka harga satu liter premium di pelosok Papua menjadi sama dengan harga satu liter premium di Surabaya misalnya. Yang terjadi sebelum ada kebijakan ini, satu liter premium di Papua bisa melonjak hingga Rp 50 ribu sampai Rp 60 ribu.
Jokowi mengatakan, selama ini Papua sering dijadikan contoh daerah yang mengalami perbedaan harga BBM. Ternyata selain di Papua banyak daerah lainnya yang juga mengalami hal serupa.
"Seperti di Kalimantan dan Sulawesi misalnya, di sana harga BBM bisa melonjak hingga enam kali lipat dari harga di Pulau Jawa," kata Jokowi saat meresmikan secara serentak 17 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang ada di berbagai daerah di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (29/12/2017).
"Di daerah perbatasan Kapuas Hulu harganya bisa Rp 40 ribu per liter. Kalau tidak percaya silakan datang ke Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu," tambah Jokowi kala itu.
Jokowi menegaskan, kebijakan BBM satu harga merupakan bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perwujudan sila kelima dari ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. (sa)
