Bali - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal membahas serius rencana amandemen terbatas UUD 45 dalam salah satu agenda Muktamar PKB di Bali, pada 20-22 Agustus 2019 mendatang. Sebelumnya, isu amandemen dan dihidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah bergulir sejak awal bulan lalu.
"Kami akan mengkaji secara serius dan konprehensif terkait rencana amandemen terbatas UUD 45 ini," tutur Wasekjen PKB Ahmad Iman, dalam keterangan pers di Bali, Minggu, 18 Agustus 2019.
Menurutnya, panitia pengkajian akan dikomandoi professor hukum tata negara dan profesor ilmu politik. Mengenai kepastian siapa tokoh professor yang dimaksud, Iman bakal menyatakan secara resmi akan diberitahukan pada saat Muktamar, yang akan dilaksanakan di Hotel Westin Nusa Dua Bali nanti.
"Tunggu nanti pas Muktamar nanti kami akan beri kejutan mengenai sosok profesor yang akan memimpin Tim Pengkajian itu," kata dia.
Iman mengatakan, saat ini PKB telah membentuk Tim Pengkajian Amandemen UUD 1945 dan GBHN. Tim pengkajian hanya tinggal menunggu disahkan pada perhelatan Muktamar nanti.
Kami akan beri kejutan mengenai sosok profesor yang akan memimpin Tim Pengkajian itu.
Menurutnya, panitia pengkajian sangat penting untuk mendapatkan pemahaman dan perspektif lebih utuh baik secara ketatanegaraan maupun politik.
Hasil kajian, selanjutnya diakui Iman akan dijadikan pedoman dan landasan PKB menentukan sikap apakah mendukung atau menolak rencana tersebut.
"Ini bentuk keseriusan kami untuk mengkaji rencana Amandemen terbatas UUD 45 itu," kata dia.
"Hal ini menyangkut prinsip tentang tatanegara Indonesia kedepan. Kita tak ingin presiden terpilih justru tersandra oleh GBHN. Apalagi negara ini sudah pernah mempraktekkan hal itu pada pemerintahan sebelumnya," kata Iman.
Panitia acara mengadakan pertemuan persiapan akhir pelaksanaan Muktamar PKB, Minggu, 19 Agustus 2019. (Foto: Tagar/ Nila Sofianty)Diketahui, rencana amendemen terbatas ini merupakan perubahan yang kelima UUD 1945 sejak 1999. Rencana perubahan didasari keinginan sejumlah pihak menghadirkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Partai yang paling getol menyuarakan agenda ini adalah PDI Perjuangan.
Dalam Rapat Kerja Nasional PDIP pada 10-12 Januari 2016 lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan Indonesia perlu menghidupkan kembali GBHN.
Pernyataan Megawati ketika itu cukup mengejutkan sejumlah pihak dan memunculkan spekulasi bahwa ketua umum partai berlambang banteng itu ingin menjadikan GBHN sebagai pijakan untuk mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terkesan sulit dikontrol partainya.
Selain soal amandemen UUD, sejumlah isu-isu strategi akan jug digodok dalam Muktamar Kali ini seperti isu kebangsaan, termasuk soal ekonomi kerakyatan dan peningkatan sumber daya manusia.
Selain itu dalam event besar Partai ini juga membahas soal-soal terkait persatuan bangsa, termasuk juga isu kebudayaan.
Dalam rangkaian Muktamar, akan digelar pula berbagai kegiatan di antaranya sejumlah seminar dan diskusi juga pentas seni. Sehari sebelum Penyelenggaraan Muktamar diadakan Seminar Soft Skill Enterpreneur bersama UMKM se-Provinsi Bali.
Dalam acara diskusi, Fraksi PKB menghadirkan sejumlah pembicara yang kompeten, seperti motivator kondang Yanuar Prihatin dan desainer kondang asal Bali Ni Luh Djelantik. Dua kader dari dunia hiburan, yakni Arzeti Bilbina dan Tommy Kurniawan bakal didapuk sebagai pembawa acara.
Selain itu, akan digelar pula Forum Munas Alim Ulama se-Indonesia pada pada tanggal 20 Agustus 2019. Peserta forum ini adalah para ulama terkemuka, termasuk Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj, Prof. Nadirsyah Hosen, hingga Gus Miftah dan lainnya. []
Baca juga:
- Gelar Muktamar, Yusril Bersiap Masuk Kabinet Jokowi?
- Di Kongres Bara JP, Jokowi Ungkap Alasan Bangun Danau Toba
