Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco menilai jika pembayaran Sumbangan Pembinaan Sekolah (SPP) hanya dapat dilakukan lewat fitur GoPay dalam aplikasi Gojek maka tak dapat dipungkiri akan memicu prasangka buruk publik.
Dasco menganjurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk membuka seluruh platform pembayaran digital selain GoPay bisa ikut terjun bayar SPP.
"Ya kalau menurut saya itu tadi mempermudah masyarakat, tetapi kan masalah keterkaitan pak menteri (Nadiem) dengan GoPay dan perusahaan itu sendiri kan ada, sehingga bisa menimbulkan prasangka yang tidak baik," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.
Sementara pak menteri kan mau bekerja dengan bagus.
Dasco mengatakan anjuran itu terkait nama baik Nadiem agar tidak ada penilaian dari publik soal hadirnya jalan eksklusif kepada satu platform pembayaran digital yang didirikan sang menteri. Bila itu tidak dilakukan, kinerja Nadiem di Kabinet akan tercoreng.
"Karena, kalau kemudian cuma satu aplikasi yang dianjurkan, nanti bisa kemudian ada prasangka yang kurang bagus sementara pak menteri kan mau bekerja dengan bagus," ujarnya.
"Alangkah baiknya kemudian selain GoPay, aplikasi lain bisa dilibatkan," katanya.
Selanjutnya Dasco mengimbau kepada Nadiem agar mempertimbangkan masak-masak dan melakukan kajian yang mendalam sebelum mengeluarkan kebijakan agar mencegah sentimen negatif dari publik karena dianggap kontroversial.
"Nah sehingga mungkin saya himbau agar sebelum mengeluarkan kebijakan dikaji dulu lebih mendalam. Supaya kemudian tidak menjadi kontroversi di masyarakat sehingga menyebabkan hal hal yang harusnya bermanfaat menjadi mudarat," tutur Dasco.
Hal senada juga diutarakan politikus Partai Golkar Hetifah Sjaifudian yang mengatakan jangan ada monopoli satu perusahaan dalam layanan membayar SPP untuk mengeruk keuntungan dari sistem tersebut. Meski, kata dia, upaya itu untuk mempermudah tanggung jawab orang tua murid kepada sekolah.
"Yang penting adalah tidak adanya monopoli dari suatu perusahaan tertentu, dan pembayaran tetap dapat dilakukan dengan aplikasi atau bank lain, juga secara tunai. Yang penting adalah adanya opsi dan tidak mewajibkan pembayaran dari 1 jalur saja," kata Hetifah kepada Tagar, Selasa, 18 Februari 2020. []
