Gerindra Tolak Ada Ahli di Uji Kelayakan Cawagub DKI

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra menolak adanya keterlibatan ahli dalam uji kelayakan calon wakil gubernur DKI.
Politikus Gerindra Ahmad Riza Patria (kiri) dan politikus PKS Nurmansyah Lubis (kanan). Dua nama yang disepakati Gerindra-PKS jadi cawagub DKI Jakarta. (Foto: Antara/Twitter)

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Muhamad Taufik menolak adanya keterlibatan ahli dalam uji kelayakan (fit and proper) calon pengganti Sandiaga Uno di kursi wakil gubernur (wagub) DKI. Dia memandang tak ada urgensinya kehadiran pakar sebagai panelis.

"Tak perlu. Untuk apa?" kata Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta tersebut di DPRD Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.

Taufik mengatakan, uji kelayakan atau kompetensi masuk dalam pembahasan rapat pimpinan gabungan (rapimgab). Hanya saja bentuknya tidak melibatkan para pakar.

Secara umum, kata Taufik, dua calon wakil gubernur Riza Patria dan Nurmansjah Lubis akan memaparkan visi dan misi di hadapan pemilih di sidang paripurna. Setelah itu, peserta sidang yang terdiri dari utusan fraksi berdialog dengan cawagub sebelum pemilihan.

"Tanya jawab lah di forum paripurna. Kan lebih terbuka daripada dengan sekelompok orang tertutup, ini kita terbuka aja," ujarnya.

Yang dimaksud tertutup itu adalah pemilihannya dengan menuliskan di atas kertas dimasukin ke kotak, begitu.

Meski belum membeberkan teknik pemilihan secara detail, kata Taufik, dewan telah siap menyelenggarakannya. Panitia pemilihan (panlih) yang terdiri dari setiap fraksi akan menjalankannya.

"Itu (dialog) di dalam paripurna (dilakukan) sebelum pemilihan nanti. Yang atur jadwalnya panitia pemilih," katanya.

Adapun cawagub yang bakal bertarung memperebutkan suara adalah Riza Patria dan Nurmansjah Lubis. Riza diajukan Gerindra, sementara Nurmansjah atau Bang Ancah diusung oleh PKS.

Usai dialog, utusan fraksi akan memilih wakil gubernur DKI secara tertutup. Cara tertutup ini merupakan hasil putusan rapimgab kemarin. "Ya pemilihannya boleh dilihat (publik), yang dimaksud tertutup itu adalah pemilihannya dengan menuliskan di atas kertas dimasukin ke kotak, begitu," katanya.

Sebaliknya, pemilihan terbuka berarti setiap utusan menunjukkan pilihannya kepada orang lain. Misalnya, utusan mengangkat tangan atau berdiri jika menyatakan setuju pada salah satu cawagub.

"Kalau terbuka kan, misalkan, siapa yang milih Riza berdiri, begitu," ujarnya.

Dengan selesainya pembahasan tata tertib di rapimgab, Taufik semakin yakin Jakarta bakal memiliki wagub DKI akhir bulan Februari 2020. Gubernur DKI Anies Baswedan juga akan mengakhiri masa 'jomlo' sebagai kepala daerah. "Ya kita bentar lagi punya wakil gubernur lah," tuturnya. []

Berita terkait
Pemilihan Wagub Pendamping Anies Baswedan Tertutup
DPRD DKI Jakarta akan memilih Wakil Gubernur DKI pendamping Anies Baswedan secara tertutup.
Pimpinan DPRD 'Ribut' Soal Pansus Cawagub DKI
Dua pimpinan DRPD DKI Jakarta Mohamad Taufik dan Zita Anjani ribut soal panitia khusus (pansus) pemilihan cawagub DKI.
Partai Lain Khawatir Kursi Wagub DKI Ditempati PKS?
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menilai ada kekhawatiran dari partai lain bila kursi Wakil Gubernur DKI ditempati kader PKS. Kenapa?
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.