TAGAR.id – Greta Thunberg, aktivis iklim dan lingkungan WN Swedia, menyuarakan dukungan bagi mahasiswa India yang memprotes dugaan kecurangan ujian kedokteran. Selain itu, Mahkamah Agung India juga menegaskan polisi tidak boleh menggunakan kekerasan berlebihan terhadap demonstran. Midhat Fatimah dan Richard Connor melaporkannya untuk Deutsceh Welle (DW, 27/7/2026).
Greta Thunberg menyatakan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa di India yang memprotes dugaan kecurangan dalam ujian masuk sekolah kedokteran. Dukungan tersebut muncul ketika gelombang demonstrasi terus memicu perkembangan hukum dan politik di negara itu, termasuk peringatan Mahkamah Agung India agar polisi tidak menggunakan kekerasan berlebihan terhadap demonstran damai.
Saat menghadiri aksi solidaritas yang diselenggarakan Students' Federation of India (SFI) di Trafalgar Square, London, Thunberg memuji gerakan yang dipimpin Cockroach Janta Party (CJP).
"Protes mahasiswa India telah membuat kita semua bangga! Mereka memberi kita harapan. Mereka menunjukkan apa yang dapat kita capai saat masyarakat bersatu dan melawan. Mereka menunjukkan makna sesungguhnya dari kekuatan rakyat," kata Thunberg.
Greta Thunberg mengatakan bahwa gerakan CJP menunjukkan \'makna sesungguhnya dari kekuatan rakyat.\' (Foto: dw.com/id - Zak Irfan/Avalon/IMAGO)
Mahkamah Agung: Polisi tak boleh bertindak berlebihan
Sementara itu, Mahkamah Agung India menegaskan bahwa polisi tidak boleh menggunakan kekerasan berlebihan hanya karena terjadi aksi demonstrasi.
Majelis yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Surya Kant memeriksa sejumlah gugatan yang menuduh aparat melakukan tindakan represif terhadap peserta aksi protes di Delhi dan sejumlah wilayah lain.
Para demonstran merupakan mahasiswa dan calon mahasiswa kedokteran yang memprotes dugaan penyimpangan dalam Ujian Nasional Masuk Fakultas Kedokteran India (National Eligibility cum Entrance Test/NEET). Mereka juga menyebut diri sebagai "cockroaches" (kecoak), merujuk pada komentar mantan menteri pendidikan India, yang kemudian dianggap merendahkan para peserta protes.
"Hak untuk berdemonstrasi, demonstrasi damai, demonstrasi yang sah, dijamin sepenuhnya dalam skema konstitusi," ujar Kant.
Ia menegaskan bahwa selama aksi berlangsung damai, aparat tidak boleh melakukan tindakan represif hanya karena adanya demonstrasi.
Mahkamah Agung juga meminta pemerintah menyusun protokol yang jelas untuk menyeimbangkan hak berdemonstrasi dengan kepentingan menjaga ketertiban umum. Menurut Kant, pemerintah seharusnya menyediakan ruang yang layak bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, sementara polisi tetap dapat bertindak terhadap pihak yang melanggar hukum atau melakukan kekerasan.
CJP minta pemerintah tepati janji
Sehari setelah mengakhiri aksi demonstrasi nasional, CJP mengeluarkan pernyataan yang meminta pemerintah memenuhi janjinya untuk tidak mengambil tindakan keras terhadap para peserta aksi.
Menurut CJP, mereka menghentikan demonstrasi setelah pemerintah menjamin tidak akan ada tindakan hukuman terhadap peserta protes, baik saat ini maupun di masa mendatang, terutama di negara bagian yang dipimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) maupun koalisi National Democratic Alliance (NDA).
Namun, kelompok itu mengatakan laporan mengenai mahasiswa dan demonstran yang ditangkap atau ditahan terus bermunculan, terutama di Assam, Benggala Barat, dan Bihar.
CJP mendesak pemerintah segera membebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan memastikan tidak ada tindakan balasan terhadap peserta aksi.
Para pemimpin CJP menuntut agar pemerintah India menepati janjinya bahwa tidak akan ada tindakan hukuman yang diambil terhadap para pengunjuk rasa manapun. (Foto: dw.com/id - Arun Sankar/AFP)Rahul Gandhi tuntut pertanggungjawaban
Pemimpin oposisi di parlemen dari Partai Kongres, Rahul Gandhi, juga mengecam tindakan aparat terhadap mahasiswa.
Dalam suratnya kepada Menteri Dalam Negeri Amit Shah, Gandhi mempertanyakan apakah pemerintah menyetujui penggunaan kekuatan mematikan, termasuk senjata yang menembakkan proyektil kecil berbentuk pellet (butiran kecil) atau pellet gun, untuk membubarkan demonstrasi.
Ia menegaskan bahwa aksi damai merupakan bagian penting dari demokrasi dan pemerintah seharusnya menyelesaikan keluhan mahasiswa melalui dialog.
"Kekerasan brutal seperti ini telah melanggar semua norma dan membuat masyarakat marah. Kaum muda dan mahasiswa, masa depan negara kita, menuntut jawaban dan pertanggungjawaban. Suara mereka akan didengar," tulis Gandhi.
Sementara itu, mantan Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan, yang mengundurkan diri setelah gelombang protes terkait dugaan penyimpangan ujian, disambut sorak sorai anggota BJP saat kembali ke parlemen.
Polisi di Bihar diskors usai diduga menembakkan AK-47
Di negara bagian Bihar, seorang polisi diskors setelah video yang memperlihatkan dirinya menembakkan senapan serbu AK-47 saat demonstrasi beredar luas.
Kepala Kepolisian Distrik Siwan, Puran Kumar Jha, mengatakan sedikitnya delapan tembakan dilepaskan selama aksi berlangsung.
Menurutnya, empat tembakan berasal dari senjata laras panjang dan tiga dari pistol polisi, sementara penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan asal seluruh tembakan.
Tiga orang dilaporkan mengalami luka tembak dan sejumlah polisi juga terluka ketika aksi mahasiswa berubah menjadi bentrokan. Hingga kini belum dipastikan apakah luka tembak tersebut berkaitan dengan penggunaan AK-47.
Insiden itu terjadi saat aksi mogok massal di Bihar digelar sebagai bentuk solidaritas terhadap demonstrasi nasional terkait dugaan kebocoran soal ujian.
Media lokal melaporkan lebih dari 400 demonstran telah ditangkap dalam operasi aparat setelah aksi tersebut (Sumber: AFP, AP, dpa dan Reuters). (Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris/Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri/Editor: Ayu Purwaningsih)/dw.com/id. []