Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah mengambil tindakan tegas terkait gangguan layanan IT Bank DKI yang berlangsung sejak malam takbiran, 30 Maret 2025. Dalam rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta pada 8 April 2025, Pramono mengumumkan pemecatan Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, karena kegagalan sistem yang mengganggu transaksi nasabah.
Pramono menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia juga menginstruksikan pelaporan masalah ini ke Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut. "Karena ini sudah keterlaluan, nggak mungkin nggak melibatkan orang dalam," ujar Pramono, menegaskan bahwa tindakan hukum diperlukan untuk menangani situasi ini.
Gubernur Pramono menegaskan bahwa tidak ada pihak internal Pemerintah DKI yang boleh ikut campur dalam perkara ini. "Nggak boleh siapa pun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan," katanya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa warga percaya bahwa Pemprov DKI Jakarta memberikan pelayanan terbaik kepada mereka.
Selain itu, Pramono menuntut agar gangguan pada layanan IT Bank DKI ini tidak terulang lagi di masa depan. Ia berharap Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut dapat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). "Ini yang terakhir. Nggak boleh lagi ada kejadian keempat. Kalau bisa, Bank DKI ini IPO. Maksimal 6 bulan," tegas Pramono, menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki kinerja Bank DKI.
Tindakan tegas ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan nasabah dan meningkatkan kredibilitas Bank DKI. Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya untuk memberikan layanan yang optimal dan transparan kepada masyarakat Jakarta.