Jakarta - Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Nanang Suryana menilai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berhasil membumikan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam periode pertama pemerintahannya.
“Dan yang lebih penting, Hadi Tjahjanto memiliki chemistry dengan Presiden Joko Widodo. Prasyarat yang sangat dibutuhkan guna membumikan visi Presiden," kata Nanang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 19 Oktober 2019 seperti dilansir dari Antara.
Keberhasilan Hadi, kata dia terlihat dari saat TNI menghadapi tahun politik di Indonesia. Sebagai Panglima TNI, Hadi berhasil menjaga netralitas TNI sebagai alat negara dengan tidak terpengaruh sejumlah purnawirawan yang terjun ke politik praktis dan yang berupaya menarik-narik TNI ke dalam pusaran politik praktis.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Bulog Budi Waseso sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 3 Mei 2019. Ratas tersebut membahas persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. (Foto: Antara/ Wahyu Putro A)Sambil tetap menjaga netralitas, Hadi malah membangun relasi yang konstruktif dengan Kepolisian Negera Republik Indonesia (Polri). Kinerja tersebut, menurutnya sangat positif dalam menjaga stabilitas keamanan yang dibutuhkan Jokowi.
Kepemimpinan Hadi juga disoroti oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 Abdul Kharis Almasyari. Menurutnya, selama ini penyerapan anggaran TNI mengalami peningkatan ketimbang periode kepemimpinan sebelumnya.
Bahkan, penyerapan anggaran di TNI dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kalau dari situ, saya bisa kasih nilai delapan untuk Panglima Hadi," kata dia.
Penilaian Politikus PKS ini terhadap Hadi, tak terpengaruh dengan kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti Papua dan Surabaya. Menurutnya, penanganan kerusuhan bukan merupakan wewenang TNI melainkan wewenang kepolisian.
Abdul Kharis menyebut pemerintah menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah merupakan gangguan kriminal dan tidak berhubungan dengan kedaulatan. Sehingga TNI tidak bisa disalahkan atas terjadinya gangguan keamanan tersebut. []
