Medan - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara mengkritik langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam penangan pandemi Covid-19 atau virus corona. Apalagi hingga saat jumlah warga baik berstatus orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan positif Covid-19 terus bertambah.
Ketua Badko HMI Sumut M Alwi Hasbi Silalahi mengaku Pemprov Sumut tidak bisa berbuat banyak mencegah pandemi Covid-19. Padahal saat ini, Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan dan membuat warga cemas.
Seharusnya pemerintah tegas, jangan hanya mengimbau. Kita dari HMI Sumut meminta agar pemerintah membuka informasi sebesar-besarnya.
"Pemprov Sumut yang seharusnya menjadi garda paling terdepan dalam menghadapi pandemi, tapi mereka sepertinya tidak menjalankan fungsi itu dengan baik. Pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Edy Rahmayadi sebagai gubernurnya hanya bisa mengeluarkan imbauan kesehatan kepada masyarakat," ujarnya kepada Tagar, Minggu, 29 Maret 2020.
Alwi mengaku Edy Rahmayadi hanya bisa meneruskan imbauan WHO dalam rangka mengantisipasi pandemi Covid-19. Padahal saat ini, kata Alwi, sangat banyak nyawa masyarakat bergantung pada bagaimana Pemprov Sumut dalam menjalankan strategi penanganan Covid-19.
"Seharusnya pemerintah tegas, jangan hanya mengimbau. Kita dari HMI Sumut meminta agar pemerintah membuka informasi sebesar-besarnya dan sesuai dengan fakta di lapangan tentang sejauh mana dan seberapa parah pandemi Covid-19 menerpa daerah ini," kata Alwi.
Selanjutnya, kata Alwi, pemerintah harus membuka informasi sebesar-besarnya tentang bagaimana prosedur dan kelayakan penanganan pasien kategori PDP dan positif terjangkit virus corona. Menurut dia, ini begitu penting dilakukan, agar masyarakat tidak takut melaporkan diri ke pihak terkait jika mengalami gejala covid 19 ini.
"Kita dari Badko HMI Sumatera Utara menerima informasi dari banyak masyarakat bahwa mereka dapat kabar tentang ketidakjelasan penanganan pasien Covid-19 ini. Tidak ada transparannya. Mereka menyebut ada protokolnya, tapi masyarakat masih mengaku penanganannya tidak jelas," ungkap Alwi.
Selain itu, Pemprov Sumut melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini untuk lebih agresif dalam menangani ODP. Misalnya, dengan memeriksa kondisi mereka secara rutin dan memberikan berbagai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan prosedur.
"Pemerintah harus melakukan penetrasi ke Pemerintah Pusat agar Sumatera Utara ini mendapatkan alokasi alat Rapid Test. Sehingga bisa segera melakukan Rapid Test kepada ODP dan PDP," ucapnya.
Selain itu, pemerintah harus segera memberi bantuan kepada masyarakat kelas menengah dan ke bawah dalam hal memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
"Sebab walaupun belum menerapkan karantina wilayah, perekonomian masyarakat menengah dan menengah ke bawah sudah sangat terganggu dengan adanya pandemi ini," kata Alwi.
Sebelumnya jumlah ODP di Sumatera Utara sebanyak 4.064. Angka itu meningkat sebanyak 1.069 orang, sampai Sabtu 28 Maret 2020 pukul 17.00 Wib, sebelumnya jumlah ODP 2.995 orang.
Pasien dinyatakan positif terjangkit virus corona juga mengalami peningkatan dari sembilan menjadi 14 orang. Begitu juga dengan Pasien dalam Pengawasan atau PDP, dari 76 menjadi 77 orang. []
