Jakarta – Aksi demo pro demokrasi yang telah berlangsung lebih dari enam bulan membuat para petinggi Hong Kong 'pusing kepala'. Kepala Sekretaris Hong Kong, Matthew Cheung mengungkapkan kekecewaannya dengan kekerasan yang kembali terjadi setelah kondisi sempat kondusif dan berharap agar demonstrasi bisa berakhir
Cheung merujuk kekerasan yang berlangsung pada Minggu lalu, 15 Desember 2019, ketika polisi melepaskan gas air mata untuk membubarkan para demonstran yang melakukan aksinya pada malam hari. Ini merupakan aksi kekerasan pertama dalam dua minggu terakhir.
“Pekerjaan kita untuk menghentikan kekerasan yang masih terjadi. Kita harus bisa mengatasinya. Pada saat yang sama, kita harus berupaya untuk menyelesaikan akar masalah,” ujar Cheung seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa 17 Desember 2019.
Komentar Cheung tersebut muncul setelah Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping, pada senin lalu. Xi menawarkan dukungannya dan memuji keberanian Lam dalam menjalankan pemerintahan kota selama “masa-masa paling sulit” terjadi demo.
Presiden China Xi Jinping dan Kepala Esekutif Hong Kong Carrie Lam. China mendirikan pusat komando krisis di perbatasan China daratan dengan Hong Kong untuk memperketat kontrol terhadap bekas koloni Inggris itu. (Foto: yahoo.com)Lam, yang dijadwalkan kembali ke Hong Kong pada hari Selasa juga bertemu dengan Perdana Menteri Li Keqiang selama kunjungan tugas rutinnya ke Beijing. “Hong Kong hingga kini belum bisa keluar dari dilema. Pemerintah harus melakukan upaya terus menerus untuk mengakhiri kekerasan dan kekacauan berdasarkan hukum yang berlaku dan memulihkan ketertiban," kata Li dalam pernyataan yang disiarkan TV kabel.
Li juga mendesak pemerintah Lam untuk mengatasi masalah yang mengakar dalam pembangunan ekonomi dan sosial untuk memastikan stabilitas dan kemakmuran Hong Kong. Aksi demo yang berlangsung lama ini melumpuhkan perekonomian Hong Kong.
Dikabarkan para pendemo masih akan melanjutkan aksinya hingga Natal mendatang. Mereka menentang sikap represif aparat keamanan dalam penanganan demo, sebab Hong Kong yang menganut "satu negara dua sistem" diberikan kebebasan untuk melakukan unjuk rasa.
China menyesalkan negara asing ikut campur tangan dalam penanganan Hong Kong. Sebelumnya Duta Besar China untuk Hong Kong Liu Xiaoming mengatakan negara asing termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris, harus berhenti mencampuri urusan dalam negeri Hong Kong.
"Sejumlah negara barat secara terang-terangan mendukung pelaku kekerasan brutal, Dewan perwakilan AS mengadopsi yang disebut Undang-Undang HAM dan Demokrasi Hong Kong untuk secara terbuka mencampuri urusan Hong Kong, yang berarti urusan dalam negeri China," kata Liu kepada awak media, Senin, 18 November 2019, dikutip dari Antara.
"Pemerintah dan komisi luar negeri Dewan Rakyat Inggris mempublikasi laporan terkait China yang membuat pernyataan tidak bertanggung jawab mengenai Hong Kong. Yang parahnya adalah politikus Inggris tertentu bahkan berencana memberikan (sebuah) penghargaan kepada kepala propagandis untuk kemerdekaan Hong Kong."[]
(Dimas Wijanarko)
Baca Juga:
Polisi Hong Kong Kepung Mahasiswa Hingga Putus Asa
Pemimpin Hong Kong Berharap Ada Resolusi Damai
