Hong Kong - Otoritas Hong Kong memberikan lampu hijau kepada para pelaku aksi unjuk rasa untuk melakukan demo di akhir pekan. Front Hak Asasi Manusia Sipil Hong Kong, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengkoordinir aksi unjuk rasa pro demokrasi menyebutkan telah mendapat izin dari pihak kepolisian untuk menggelar aksi pada Hari Hak Asasi Manusia pada hari Minggu mendatang. Apakah Sikap lunak otoritas Hong Kong ini ada kaitannya dengan kemenangan besar gerakan pro demokrasi dalam pemilihan umum (Pemilu) distrik November lalu. Padahal sebelumnya pihak berwenang menolak permohonan kelompok pro demokrasi untuk menggelar aksi unjuk rasa.
Dalam sejumlah penghitungan suara, kandidat demokrat menang telak atas rivalnya yang pro-Beijing. Para pendukung pro demokrasi ingin segera melepaskan diri dari intervensi China seperti yang diteriakkan oleh banyak pengunjuk rasa selama enam bulan aksi protes. "Ini adalah kekuatan demokrasi. Ini adalah tsunami demokrasi," kata Tommy Cheung, mantan pemimpin unjuk rasa mahasiswa yang baru saja memenangi satu kursi di Yuen Long, distrik yang berada di dekat perbatasan dengan China.
Diketahui, pemungutan suara diikuti oleh hampir tiga juta orang, yang merupakan rekor partisipasi pemilih sebanyak 71 persen. Persentase itu tercatat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya pada empat tahun lalu.
Seorang pengunjuk rasa ditahan oleh polisi antihuru-hara ketika mencoba meninggalkan kampus Universitas Politeknik Hong Kong (PolyU) saat bentrok dengan polisi di Hong Kong, China, 18 November 2019. (Foto: Antara/REUTERS/THOMAS PETER)Sementara itu, seorang pengunjuk rasa yang ditembak polisi saat bersama massa lain melakukan aksi demo dua bulan yang lalu, muncul di pengadilan untuk pertama kalinya. Tsang Chi-kin dirawat di rumah sakit setelah insiden penembakan pada Oktober.
Polisi mengklaim petugas yang menembak Tsang sebagai bentuk pembelaan diri. Polisi telah mencoba menahan diri untuk tidak terpancing. Namun mereka dituduh menggunakan kekuatan untuk melumpuhkan para pengunjuk rasa.
Front Hak Asasi Manusia Sipil Hong Kong berulangkali meminta diadakan penyelidikan independen terhadap sikap represif polisi sebagai salah satu dari lima tuntutan kepada pemerintah. Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia juga menyerukan penyelidikan atas dugaan tindakan polisi yang represif.
Seperti diberitakan dari Channel News Asia, Kamis, 5 Desember 2019, Komisaris Polisi Chris Tang akan bertandang ke Beijing Jumat untuk membahas situasi keamanan. Ini merupakan kunjungan pertamanya sejak dianggakat pada bulan lalu.
Komisaris Polisi Hong Kong Chris Tang akan mengunjungi Beijing pada hari Jumat untuk membahas situasi keamanan, kunjungan pertamanya sejak pengangkatanbulan lalu. Tang menggantikan Stephen Lo yang terlibat aksi pengepungan mahasiswa beberapa waktu lalu. Tang meminta warga Hong Kong untuk mengakhiri kerusuhan yang telah menjerumuskan kota dalam krisis politik terbesar dalam beberapa dekade terakhir.[]
- Baca Juga: China Desak AS Batalkan UU Demokrasi di Hong Kong
- Awasi Hong Kong, China Bangun Pusat Komando Krisis
