Jakarta - Pengamat tata kota dan transportasi logistik, Bambang Haryo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus melibatkan ahli-ahli internasional dalam pembangunan ibu kota baru di Puncak Bukit Sepaku, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Jokowi bisa melibatkan ahli tata kota dari Singapura, karena keberhasilan tata kotanya.
Menurutnya, badan otorita yang akan dibentuk untuk mengawasi pembangunan ibu kota, harus dipilih orang-orang yang memiliki latar belakang serta pengalaman di bidang riset. ""Saya pikir kita sudah memiliki ahli tata kota yang bagus. Mereka tentu bisa menata kota dengan baik, kalau perlu libatkan pakar dari Singapura karena hebat-hebat," kata Bambang kepada Tagar, Kamis, 19 Desember 2019.
Bambang menilai, Singapura bisa membangun tata kota dengan baik. Meskipun jumlah penduduk yang mencapai lima juta jiwa tidak seimbang dengan luas negara yang kecil, Singapura tetap terasa lengang. "Ini yang harus kita contoh. Saya pikir tidak perlu pakar, tapi orang-orang yang riset atau litbangnya harus kuat," katanya.
Presiden Jokowi saat menjajal jalan perbatasan trans-Kalimantan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, menggunakan motor Kawasaki W175 Chooper miliknya. (Foto: Instagram/Jokowi)Menurutnya, pemerintah harus terbuka memberikan informasi terkait perkembangan pembangunan ibu kota baru. Mantan anggota DPR ini menyebut, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pembangunan ibu kota baru terrsebut. "Pemerintah harus transparan. Masyarakat harus dilibatkan ikut memikirkan bagaimana ibu kota baru ke depan," ucap Bambang.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan membentuk badan otorita untuk persiapan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Badan ini, paling lambat akan dibentuk awal Januari 2020. Setelah itu, pemerintah juga akan mengajukan revisi undang-undang terkait ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Seingat saya ada 14 undang-undang omnibus laws, "kata Jokowi di Balikpapan, Rabu, 18 Desember 2019.
Jokowi menyebutkan, sekitar tiga bulan ke depan semua proses tersebut telah selesai. Adapun gagasan besar desain diharapkan rampung dalam enam bulan ke depan atau pada bulan Juli 2020. "Kemudian langsung dilakukan yang namanya land clearing dan pembangunan infrastruktur dasar. Dengan demikian kita harapkan sudah dimulai pembangunan gedung-gedungnya, dengan prioritas utama gedung pemerintahan," jelasnya.
Jokowi optimistis konsep pembangunan ibu kota baru nantinya bakal ramah lingkungan dan bebas dari polusi. Lokasi ini akan dibangun klaster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan. “Klaster pemerintahan tadi tempatnya kira-kira yang kita lihat tadi di sana,” kata Jokowi seusai meninjau lokasi.
Menurutnya, Istana Kepresidenan akan berada di puncak bukit di wilayah Sepaku. Sementara, kantor berbagai kementerian akan berada di sekitarnya. Jokowi optimis konsep ini bakal berhasil direalisasikan, meskipun daerah yang akan dibangun memiliki kontur geografis yang menantang, berupa perbukitan. []
Baca Juga:
