TAGAR.id – Laporan Freedom House 2024 menyatakan bahwa kekerasan politik dan konflik bersenjata memicu penurunan kebebasan global. Namun di 34 negara, seperti Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, dan Suriah terdapat perubahan positif. Mahima Kapoor melaporkannya untuk DW.
Kebebasan menurun di seluruh dunia pada tahun 2024, hal ini terjadi selama 19 tahun berturut-turut. Penurunan dipicu oleh konflik bersenjata, kekerasan politik, dan pemilihan umum yang pada tahun 2024 lalu digelar di banyak negara di dunia, demikian ungkap lembaga peneliti demokrasi, Freedom House, organisasi nonpemerintah yang mempromosikan demokrasi, dalam laporan tahunannya yang dirilis Rabu, 26/2/2025.
Namun, di tengah penurunan secara global, Asia Selatan menunjukkan 'titik terang'.
Salah satu penulis laporan, Yana Gorokhovskaia, mengatakan bahwa tahun 2024 tergolong tahun yang tidak stabil, hal ini disebabkan banyaknya pemilu yang digelar di seluruh dunia.
"Gambaran besarnya, tahun ini (2024) mengikuti tren penurunan kebebasan global yang sama, tetapi karena banyaknya pemilihan umum,, tahun ini (2024) lebih dinamis dibanding tahun-tahun sebelumnya," jelas Gorokhovskaia.
Terjadi perubahan di Bhutan, Senegal dan Suriah
Freedom House meningkatkan status dua negara menjadi negara "bebas". Yang pertama adalah Senegal, di negara ini oposisi memenangkan pemilu meski presiden yang sedang menjabat saat itu berusaha untuk menunda pemilu. Kedua adalah kerajaan Himalaya, Bhutan, yang telah menyelenggarakan pemilu nasional di tahun 2023-2024. Hal ini yang turut memantapkan proses reformasi mengalihkan kekuasaan dari monarki menuju demokrasi. Proses yang memakan waktu cukup lama.
Bhutan kini menjadi satu-satunya negara Asia Selatan yang berstatus "bebas”. Namun, Bangladesh dan Sri Lanka juga mengalami peningkatan besar dalam skor kebebasan. Warga muda Bangladesh membuat pemimpin yang bertangan besi, Sheikh Hasina, mundur dari jabatannya pasca revolusi yang terjadi Agustus 2024 lalu. Di Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake terpilih sebagai presiden dengan agenda anti-korupsi, mengalahkan dua partai yang telah lama dominan.
Suriah juga mengalami peningkatan dalam hal kebebasan dan kemerdekaan setelah pasukan pemberontak menggulingkan rezim Bashar Assad. Meskipun ada peningkatan, skor keseluruhan Suriah masih terburuk dalam indeks ini. Seperti Bangladesh, Suriah juga menghadapi tantangan yang berat untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil. Hanya waktu yang akan menunjukkanpeningkatan nyata dalam representasi politik, jelas laporan Freedom House tersebut.
Yordania muncul sebagai titik terang lainnya di Timur Tengah dengan statusnya yang meningkat dari "tidak bebas” menjadi "sebagian bebas”. Pencapaian ini adalah berkat reformasi yang memungkinkan pemilihan umum yang lebih kompetitif.
Satu-satunya negara dengan nilai sempurna 100 adalah Finlandia, Swedia, dan Norwegia. Selandia Baru menyusul dengan skor 99.
Kashmir bangkit kembali
Kashmir yang diduduki India mengalami peningkatan skor terbesar dalam indeks kebebasan. Wilayah ini mengadakan pemilihan umum pertamanya sejak pemerintah nasionalis Hindu yang dipimpin oleh Narendra Modi mencabut status khusus Kashmir di tahun 2019.
Namun, India secara keseluruhan mengalami penurunan dalam hal kebebasan karena pemerintah beriupaya mendapatkan kekuasaan untuk penunjukkan pejabat di lembaga peradilan. Freedom House sebelumnya menurunkan peringkat India dari "bebas” menjadi "sebagian bebas” pada tahun 2021.
"Hak-hak politik sebagian besar bergantung pada ilembagai. Hak ini mudah dihancurkan tetapi sangat sulit dibangun,” kata Gorokhovskaia.
Tanzania, Thailand, termasuk di antara negara-negara yang turun peringkat
Di sisi lain, empat negara, yakni Kuwait, Niger, Tanzania, dan Thailand ,diturunkan statusnya dari "sebagian bebas” menjadi "tidak bebas”.
Tahun 2024 pengadilan Thailand membubarkan partai politik yang memenangkan suara terbanyak dalam pemilu, kemudian perdana menteri yang diusung partai mayoritas kedua dalam pemilu turut diberhentikan.
Niger berada di bawah cengkeraman militer sepenuhnya setelah kudeta pada tahun 2023 yang menggulingkan presiden terpilih. Tanzania juga turun peringkat akibat tindakan berlebihan untuk menghentiakan aksi unjuk rasa.
Kuwait, Tunisia, El Salvador, dan Haiti mengalami penurunan kebebasan terbesar pada tahun 2024.Turkmenistan, Sudan Selatan, Sudan, dan Korea Utara tetap menjadi beberapa negara dengan skor keseluruhan terendah.
Sementara Indoneisa berstaus "sebagian bebas", sama seperti tahun sebelumnya. (dw.com/id). []
Diadaptasi dari artikel DW Bahasa Inggris