Jakarta - Indonesia dan Australia hari Kamis, 9 September 2021, gelar pertemuan tahunan 2+2 di kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, dan Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto, mengadakan pembicaraan terkait isu-su bilateral dan regional dengan Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, dan Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton. Fathiyah Wardah melaporkannya untuk VOA.
Salah satu isu kawasan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tentang perkembangan situasi di Afghanistan. Indonesia dan Australia sama-sama meminta pemerintahan baru Taliban menghormati dan menjamin hak-hak perempuan di negara Asia Tengah itu.
Dalam jumpa pers bersama seusai pertemuan 2+2 ini, Menlu Retno menjelaskan Indonesia terus memantau perkembangan di lapangan termasuk pembentukan pemerintahan sementara.
Menlu Australia, Marise Payne, dan Menlu RI, Retno Marsudi (kanan), seusai penandatanganan nota kesepakatan (MoU) pakta pertahanan di kantor Kemenlu RI di Jakarta, 9 September 2021 (Foto: voaindonesia.com/Kemlu RI)
"Indonesia terus menekankan pentingnya pembentukan sebuah pemerintahan inlusif di Afghanistan. Indonesia berharap Afghanistan tidak dipakai sebagai sarang dan tempat pelatihan bagi organisasi dan kegiatan teroris mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Retno.
Menlu Retno menambahkan Indonesia juga mengharapkan hak asasi manusia terutama hak perempuan terus dihormati dan ditegakkan.
Aksi protes perempuan Afghanistan menuntut hak-hak mereka di bawah pemerintahan Taliban di Kabul, Afghanistan, Jumat, 3 September 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP)
Pada kesempatan tersebut, Menlu Payne juga menyerukan pemerintahan baru Taliban untuk menghormati dan menegakkan hak-hak perempuan.
"Indonesia mempunyai peran sangat penting untuk dimainkan sebagai negara muslim untuk menyuarakan secara kuat mengenai isu tersebut," ujar Payne.
Indonesia dan Australia sama-sama mengevakuasi warganya. Negeri Kanguru ini juga menutup kedutaan besarnya di Kabul. Sedangkan Indonesia Indonesia memindahkan operasional kedutaan ke Ibu Kota Islamabad, Pakistan.
Aksi protes perempuan Afghanistan menuntut hak di bawah kekuasaan Taliban di Kabul, 3 September 2021 (Foto: voaindonesia.com - AP Photo/Wali Sabawoon)
“All Male Cabinet” Taliban
Taliban, Selasa, 7 September 2021, lalu mengumumkan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Mullah Muhammad Hasan Akhund sebagai perdana menteri.
Pemerintahan ini terdiri dari 19 menteri, lima wakil menteri, dan tiga pejabat setingkat menteri. Sedangkan pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzadah menjadi Emir Afghanistan atau kepala negara.
Wakil pemimpin Taliban urusan politik Mullah Abdul Ghani Baradar menjabat Wakil Perdana Menteri Pertama dan Abdussalam Hanafi menjadi Wakil Perdana Menteri Kedua.
Wakil pemimpin Taliban urusan militer Muhammad Yakub menjadi Menteri Pertahanan dan wakil pemimpin Taliban Sirajuddin Haqqani menjabat Menteri Dalam Negeri. Tidak ada satu pun perempuan jadi anggota kabinet sementara itu.
Remaja Pakistan, Malala Yousafzai, jadi gambar sampul Majalah Vogue Inggris, edisi Juli 2021 (Foto: bbc.com)Taliban menjadi penguasa baru Afghanistan setelah merebut Kabul pada 15 Agustus 2021. Sejumlah pejabat pemerintahan sebelumnya lari ke luar negeri, termasuk Presiden Asyraf Ghani kabur ke Uni Emirat Arab bareng penasihat keamanan nasional dan kepala staf kepresidenan (fw/em)/voaindonesia.com. []
Taliban Umumkan Kabinet Baru di Tengah Protes Rakyat
Perempuan Afghanistan Tuntut Keterlibatan di Kabinet
Perempuan Afghanistan yang Ditembak Suami Bicara di Kanada
Wartawan Perempuan di Afghanistan Ditembak Mati
