Jakarta - Lingkungan Istana memperketat pengawasan setelah dua warga Depok, Jawa Barat terinfeksi virus corona di Jakarta. Seluruh pegawai dan tamu yang memasuki Kompleks Istana Kepresidenan kini harus melalui pemeriksaan suhu tubuh.
Pantauan Tagar, Selasa, 3 Maret 2020, pemeriksaan suhu tubuh ke arah kening dilakukan di gebang masuk Istana, seperti di pintu Sekretariat Negara di Jalan Majapahit, Jakarta Pusat.
Seandainya (suhu) 37,5 mereka diminta untuk kembali jadi tidak perlu masuk ke Istana.
Selain itu, pengecekan suhu tubuh juga dilakukan di pintu masuk Jalan Veteran III, Jakarta Pusat. Pengecekan suhu ini dilakukan oleh pasukan pengamanan presiden (paspampres).
Selain di pintu masuk, pengecekan suhu tubuh kembali dilakukan di gerbang masuk menuju kantor presiden dan Istana Merdeka. Tamu dan menteri kabinet Indonesia Maju menjalani pemeriksaan tersebut.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Maret 2020. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)
Pemandangan berbeda juga terlihat di beberapa pintu masuk. Sejumlah cairan pembersih tangan atau hand sanitizer serta tisu basah disediakan di area tersebut.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin mengatakan, jika tamu yang suhu tubuhnya mencapai 37,5 derajat celcius ke atas maka tak akan diizinkan masuk ke lingkungan Kompleks Istana Kepresidenan.
"Jadi sejak kemarin diputuskan oleh kepala staf presiden dan paspampres mulai hari ini dilakukan pencegahan penyebaran virus corona di Istana. Seandainya (suhu) 37,5 mereka diminta untuk kembali jadi tidak perlu masuk ke Istana," kata Bey di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2020.
Bey Machmudin menuturkan, pengukuran suhu tubuh berlaku bagi semua tak terkecuali menteri, pegawai istana, paspampres, maupun wartawan yang meliput di Istana Presiden.
Adanya pemberlakuan pemeriksaan suhu tubuh tersebut belum dapat dipastikan sampai kapan akan diberlakukan. Namun, kata Bey, untuk sementara pengukuran akan dilakukan dalam waktu dua minggu ke depan.
Menteri Sosial Juliari P Batubara juga menyebut akan mengikuti prosedur tersebut. Baginya hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Dia juga mengaku tak keberatan dengan hal itu. "Nggak, nggak masalah," ucap Juliari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2020. []
