Jakarta - Dosen Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Din Syamsuddin beberapa waktu lalu sempat mengatakan ada tiga syarat pemakzulan presiden berdasarkan pandangan pemikir Islam, Al-Mawardi. Namun, pendapat tersebut dianggap ngawur oleh Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli.
Menurutnya, apabila hendak membuka diskusi perihal pemakzulan presiden demi mencerahkan publik, tentunya harus dikaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Jadi ngawur saja ngomong menurut saya lebih banyak ke soal pesanan-pesanan saja ini, ingin nyerang-nyerang Pak Jokowi saja.
"Din Syamsuddin itu ngomong soal pemakzulan Presiden itu bukan berdasarkan undang-undang, tetapi dari wacana pemikiran yang lagi-lagi dia salah kutip. Dia mengutip misalnya dari kitabnya Al-Mawardi soal pemimpin-pemimpin itu ya. Ternyata setelah dicek, bukan dari omongannya Al-Mawardi dalam fikih politik Islam," kata Guntur Romli saat berbincang di Kanal YouTube Tagar TV, Senin, 6 Juli 2020.
Dia menyayangkan ada tokoh sekaliber Din Syamsuddin justru melakukan diskusi daring bertemakan 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Masa Pandemi Covid-19', namun tidak dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Ruhut Soroti Ambisi Din Syamsuddin dari Era Soeharto
Guntur Romli menerangkan, semestinya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menjelaskan secara konstitusi berlandaskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 7A, yang menjelaskan tiga syarat pemakzulan presiden.
Tokoh Muhammadiyah Din Syamsudin menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga toleransi dalam konferensi pers di di Center for Dialogue and Cooperation among Civilisation (CDCC) Jakarta, Senin, 18 November 2019. (Foto: Antara/Katriana)"Kengawuran Din Syamsudin itu menurut saya dalam UUD 1945 memang bicara soal pemberhentian presiden, tetapi apa sebab-sebabnya? Di situ sudah disebutkan pengkhianatan soal korupsi dan sebagainya. Lah memangnya Pak Jokowi melakukan pengkhianatan, melakukan korupsi?" kata dia.
Dia menduga Din Syamsuddin melakukan hal demikian sudah berdasarkan agenda setting yang dibuat pihak tertentu, yang sengaja ingin mendiskreditkan pemerintahan yang sah Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Jadi ngawur saja ngomong menurut saya lebih banyak ke soal pesanan-pesanan saja ini, ingin nyerang-nyerang Pak Jokowi saja gitu loh. Akhirnya komentar-komentar ngawur itu yang muncul, itu menurut saya," kata Guntur Romli.
Baca juga: Muannas: Pemakzulan Jokowi Hasutan Barisan Sakit Hati
Namun, lain halnya dengan Politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul. Dia menilai Din Syamsuddin memiliki ambisi politik yang besar sejak Presiden Soeharto masih memimpin Indonesia.
"Kalau Din dari dulu memang begitu (berambisi), dari zaman Pak Harto sampai sekarang. Ya kita ngertilah. Kalau orang punya ambisi tapi enggak bisa tercapai ya begitulah. Mungkin dia kira jatuh Pak Harto, dia naik, tapi nyatanya enggak. Kan gitu saja," kata Ruhut Sitompul saat dihubungi Tagar, Jumat, 5 Juni 2020.
Menurutnya, dalam iklim demokrasi wajar saja ada oposisi, dan rakyat yang percaya dengan Jokowi pun dia yakini lebih banyak. "Ya kalau aku jujur saja. Orang-orang kayak gitu aku hanya bilang 'emang gue pikirin'. Ini demokrasi dan reformasi dikedepankan. Rakyat sudah sangat cerdas," ujar Ruhut Sitompul.
Baca juga: Rencana Kudeta Jokowi, Irma NasDem: Memalukan!
Sebelumnya, Din Syamsuddin mengungkapkan tiga syarat pemakzulan presiden berdasarkan pandangan pemikir Islam, Al-Mawardi. Pertama, kata dia, tidak adanya keadilan. Din mengatakan adil merupakan syarat utama seorang pemimpin.
Syarat kedua, kata Din, jika pemimpin tidak memiliki ilmu pengetahuan atau tidak mempunyai visi kepemimpinan yang kuat dalam mewujudkan cita-cita nasional. Dalam konteks Indonesia, hal ini sama dengan saat pemimpin itu tidak memahami esensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Adapun syarat ketiga, kata Din Syamsuddin, seorang pemimpin bisa dimakzulkan adalah ketika dia kehilangan kewibawaannya dan kemampuan memimpin terutama dalam masa kritis. []
