Tarutung - Jhoni Allen Marbun, anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan didampingi aparatur desa, pengurus HKBP Simanungkalit Dangsina di Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut pada Jumat, 25 September 2020.

Agenda sosialiasi empat pilar tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu berlangsung sesuai protokol kesehatan di masa pandemi C-19. Siang itu acara diawali dengan doa, dipimpin salah seorang pengurus HKBP Simanungkalit Dangsina.

Jhoni Allen menyebut bahwa sebenarnya implementasi empat pilar kebangsaan di kawasan Tapanuli tidak perlu diragukan lagi.

"Empat pilar ini di Sumut khususnya untuk daerah Tapanuli itu secara fundamental jangan diragukan lagi. Kenapa, karena empat pilar itu NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila mirip dengan prinsip kita dengan Dalihan Na Tolu," katanya.

Jhoni Allen mengatakan, prinsip suku Batak dengan Dalihan Na Tolu (somba marhula-hula, manat mardongan tubu, elek marboru) sudah melekat dalam kehidupan Batak dan merupakan cerminan dari empat pilar itu.

"Somba marhula-hula artinya hormat kepada raja berarti hormat kepada negara. Dalam hal ini Batak itu, kalau bicara NKRI sudah harga mati. Dan manat mardongan tubu jala elek marboru atau sopan kepada kerabat adalah Bhinneka Tunggal Ika, yakni kesatuan dalam bentuk implementasi, sehari-hari," ungkapnya.

Peran Keluarga

Jhoni Allen mengatakan, suksesnya sosialisasi implementasi agar cinta NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila kepada kaum milenial adalah berawal dari edukasi di tengah keluarga.

"Fungsi sosialisasi bagi melineal yang paling utama adalah di keluarga. Peran keluarga itu paling utama bukan peran negara. Seperti ibu saya dahulu selalu berpesan kalau tidak mau dicubit jangan mencubit orang lain. Membantu lebih baik dari pada menerima bantuan, tidak bisa membantu minimal engkau jangan menganggu," katanya.

Serap Aspirasi

Di tengah sosialisasi empat pilar itu, Jhoni Allen membuka sesi tanya jawab dengan ratusan warga yang hadir. Terjadi komunikasi alot dengan penyampaian usulan pembangunan di daerah itu.

Di antaranya usulan pembangunan irigasi lahan terendam banjir, bantuan bedah rumah, normalisasi Sungai Aek Siandurian yang kerap meluap ke lahan warga dan peningkatan infrastuktur jalan desa.

Jhoni Allen menyebut, dia duduk di Komisi V DPR RI bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan skema Padat Karya Tunai. Salah satunya adalah Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah atau PISEW.

Jhoni Allen Marbun anggota Komisi V DPR RI gelar sosialisasi empat pilar MPR RI didampingi aparatur desa di Gereja HKBP Simanungkalit Dangsina, Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut pada Jumat, 25 September 2020. (Foto: Tagar/Jumpa P Manullang)

"Aspirasi yang secara konkrit melekat kepada saya di komisi V, yaitu bedah rumah, irigasi, PISEW, dan waduk akan kami tangkap dan perjuangkan. Tapi ini harus dilengkapi secara data base dari pemerintah terendah seperti usulan kepala desa. Yakinlah usulan ini akan kami perjuangkan," kata dia.

Jonri Sihotang dalam paparan selaku Pelaksana Kepala Desa Simanungkalit, mengatakan dari usulan masyarakat yang diserap pada agenda sosialisasi empat pilar, rata-rata sudah diusulkan di musrembang Kabupaten Tapanuli Utara sebelumnya.

"Sebenarnya usulan di musrenbang sudah ditampung dan disampaikan ke pemerintah kabupaten. Namun berkat kehadiran Bapak Jhoni Alen Marbun, kami berharap ini bisa segera terealisasi," papar Jonri di tengah sosialisasi.

Belum Tersentuh Pembangunan

Diberitakan Tagar sebelumnya, warga petani di daerah itu meminta perhatian pemerintah agar lahan pertanian mereka dibangun fasilitas irigasi dan jalan pertanian.

Ada lahan seluas kurang lebih 180 hektare di dua dusun, Sibuntuon dan Lumbangaol, Desa Simanungkalit, terkesan luput dari pembangunan selama puluhan tahun.

"Saya sudah 55 tahun, dari lahir sampai usia uzur saya, lahan sawah ini belum pernah dibangun irigasi dari anggaran pemerintah," kata Humot Simanungkalit, seorang warga ditemui di areal persawahan Aek Sibudingding, Senin, 9 September 2019.

Dia meminta bupati bersama DPRD daerah itu, bersedia mengunjungi lahan subur milik mereka.

"Tu amang bupati nami nang songoni DPRD naung hupillit hami asa ro nian marnida hauma nami on (kepada Bapak Bupati dan DPRD Tapanuli Utara yang kami pilih, hendaknya mau datang melihat langsung lahan kami ini)," terang Humot, dalam dialek Batak Toba.

Selama puluhan tahun juga petani melewati jalan sempit dan bersemak, menggotong bergoni-goni pupuk dan gabah padi saat panen.

Petani lain marga Siregar dengan nada yang sama menyebut, bila kelak permintaan pembangunan irigasi terlaksana, mereka yakin bisa menambah kesejahteraan para petani.

"Jika dibangun irigasi tentu mendukung pelaksanàan pola indeks pertanaman dua kali. Selain itu lahan ini bisa pengembangan ternak ikan tawar," kata Hidden Sihombing, 57 tahun, petani warga Dusun Lumbangaol. []