Jika Berpolitik Praktis, TNI dan Polri Memang Harus Keluar dari Institusi

Apa yang disampaikan Jokowi tepat, karena memang TNI harus betul-betul profesional untuk menjagapilar republik indonesia, kata Agus Hermanto.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. (Foto: Nuranisa Hamdan Ningsih)

Jakarta, (Tagar 5/10/2017) - TNI memperingati HUT ke-72 di Cilegon Banten, Kamis (5/10). Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara mengingatkan prajurit TNI untuk tidak melakukan politik praktis.

Menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi itu tepat. Karena TNI seharusnya bertugas secara profesional.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi tentunya tepat, karena memang TNI harus betul-betul profesional untuk menjaga pilar republik indonesia," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/10).

Isu antara kedua institusi yaitu TNI dan Polri yang akhir-akhir ini menjadi sorotan, memang seharusnya ditengahi. Jadi, memang kewajiban Presiden Jokowi untuk mengimbau jajaran TNI tidak berpolitik praktis.

"Saya melihat ini sebuah himbauan atau suatu peringatan bahwa memang TNI tidak boleh berpolitik praktis, itu merupakan suatu garisnya sehingga Presiden berkewajiban menyampaikan ini secara tegas kepada seluruh jajaran TNI," jelasnya.

Agus mengatakan, sebagai penguat NKRI, Polri maupun TNI harus menjaga keserasian, keseimbangan, dan kerja sama. Jika ada yang mempunyai keinginan untuk berpolitik praktis, otomatis harus keluar dari institusinya.

"Apabila ada keinginan yang ingin berpolitik praktis harus keluar dari TNI ataupun Polri karena memang Tni dan Polri harus betul betul kompak, betul-betul bersatu dan harus betul-betul menjaga dari keutuhan NKRI ini," pungkasnya. (nhn)

Berita terkait