Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dituntut Panitia Kerja (panja) Jiwasraya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk perusahaan asuransi baru, jika berhasil menyelesaikan kemelut di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Nantinya, kata dia perseroan asuransi pelat merah yang baru bisa menjadi opsi sekaligus andalan baru pemerintah.
"DPR tidak mau penyelamatan Jiwasraya ini hanya sekadar penyelamatan tapi lebih dari itu. Ada harapan baru, asuransi baru, atau apapun namanya nanti yang dibuat oleh pemerintah," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Senin, 9 Maret 2020 seperti dilansir dari Antara.
Jika perusahaan asuransi baru benar-benar dibentuk, dananya menurut Arya bersumber dari sub holding BUMN. "Bisa juga dari BUMN-BUMN lainnya dalam bentuk saham," ujarnya.
Untuk menyelamatkan Jiwasraya, Kementerian BUMN dan DPR sudah menyiapkan tiga opsi, yaitu penanaman modal negara (PMN), holdingisasi, dan privatisasi.
Hanya saja, untuk keputusan resmi Ketua Panitia Kerja (panja) Jiwasraya Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aria Bima menuturkan akan diputuskan dalam rapat seusai reses.
"Target Panja itu bagaimana tanggung jawab korporasi ini kepada nasabah baik itu saving plan maupun pemegang polis segera di selesaikan karena mereka melihat trust Jiwasraya adalah BUMN yang dibelakangnya adalah pemerintah," ucapnya.
Sementara itu, Kementerian BUMN yang berjanji akan mengembalikan dana nasabah Jiwasraya telah menyiapkan skema dan dana pembayaran tahap pertama untuk nasabah Jiwasraya Maret ini.
"Tapi yang pasti dana untuk tahap pertama sudah stand by," tutur Arya.
Terkait nasabah mana yang akan diprioritaskan dalam tahap pertama ini, Kementerian BUMN akan mempresentasikannya kepada Panja DPR. "Urgensi kita tahu untuk kondisi sekarang, mana masyarakat yang membutuhkannya," ujarnya. []
