Jakarta - Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman menjelaskan, RI-1 hingga saat ini belum mengeluarkan nama yang akan dipilih menjadi Wakil Panglima TNI. Namun, proses penggodokan nama wakil Marsekal Hadi Tjahjanto itu sedang berlangsung.
Sesuai dengan Perpres yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sekarang sedang dalam proses untuk ditindaklanjuti, kita akan menunggu.
"Sampai tadi hanya disampaikan bahwa proses (penggodokan) sedang berlangsung. Kalau terkait dengan tugas-tugas Wakil Panglima TNI sudah ada di dalam Perpres yang sudah dikeluarkan pemerintah," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 18 November 2019.
"Sesuai dengan Perpres yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sekarang sedang dalam proses untuk ditindaklanjuti, kita akan menunggu," ucapnya.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memberikan pengarahan saat Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019. (Foto: Antara/Nova Wahyudi)Dia membenarkan, telah berlangsung pertemuan para petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Jokowi. Namun, pembahasan juga mengarah ke agenda beberapa poin penting visi Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Fadjroel menambahkan, pertemuan Jokowi bersama Pimpinan Komando Kewilayahan TNI AL dimulai pukul 09.30 WIB dan dihadiri sebanyak 24 orang.
Berselang satu jam kemudian, Jokowi menerima Pimpinan Komando Kewilayahan TNI Angkatan Udara (AU) yang berjumlah 19 orang.
"Pukul 10.30 beliau menerima pimpinan TNI AU yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya pada hari Kamis minggu lalu, yaitu pertemuan dengan Angkatan Darat dan Polri," kata Fadjroel.
Sebelumnya, posisi Wakil Panglima TNI dihapuskan oleh Presiden RI ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Penghapusan posisi Wakil Panglima TNI dilakukan melalui Keppres tertanggal 20 September 2000.
Belakangan, posisi Wakil Panglima TNI dihidupkan kembali oleh Presiden Jokowi melalui Perpres No. 66 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi TNI yang diteken pada 18 Oktober 2019. []
