Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius memberikan perlindungan kepada penduduk di perkotaan, khususnya yang terdampak virus corona atau Covid-19. Terbukti, kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sejak minggu lalu pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos).
"Penanganan kesehatan sudah mulai baik, terus kita jaga dan tingkatkan. Sekarang, mengurus masyarakat rentan yang terdampak ekonominya. Arahan Presiden agar mempercepat penyaluran bansos, jangan sampai rakyat keteteran," ujar Muhadjir Effendy seperti dikutip Tagar dari laman kominfo.go.id, Selasa, 28 April 2020.
Dalam kondisi seperti saat ini, menurutnya kemungkinan tidak semua kebijakan ideal. Apalagi, keluarga miskin dan rentan serta sektor informal tercatat kehilangan pekerjaan hingga akhirnya sulit bertahan hidup di perkotaan.
Baca juga: Sri Mulyani Evaluasi Penyaluran Bansos Covid-19
Anggota Polisi Air dan Udara (Polairud) sedang memberikan bantuan kepada masyarakat di Pulau Breueh Kecamatan Pulo Aceh, Aceh Besar, Aceh, 21 April 2020. (Foto: Dok. Tagar)Tapi, pemerintah menurutnya berupaya memastikan penyaluran bansos, seperti Bansos Sembako dari Presiden untuk DKI Jakarta dan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek), Bansos Tunai untuk 33 Provinsi se-Indonesia, Pendaftaran Kartu Pra Kerja, dan menyusul bantuan tunai langsung (BLT) yang bersumber dari dana desa tepat sasaran.
"Niat Pemerintah melindungi warganya dan ini sudah on track. Jika di lapangan masih terdapat hal yang kurang, mari diperbaiki bersama," tuturnya.
Hingga kini, kata dia pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan Trisula Kebijakan Penanganan Covid-19, yaitu Penanganan Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, dan memastikan survabilitas ekonomi.
Namun, ia juga meminta bantuan masyarakat agar bisa melayani lebih baik. Caranya dengan memberi laporan dan gotong royong mencari solusi ketika menemukan permasalahan di lapangan.
"Kita juga melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga sejak awal telah mengantisipasi jika ada penyimpangan" ucapnya. []
