Jakarta - Politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago menilai aneh sikap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mempertanyakan bagaimana mengkritik agar tidak dipanggil polisi. Pertanyaan Jusuf Kalla atau JK itu ditujukan kepada Presiden Jokowi yang membuka diri untuk dikritik kebijakan-kebijakan pemerintah.
"Kenapa bertanya? Bukankah JK bagian mantan penguasa? Harusnya beliau memberikan solusi tentang bagaimana mengkritik tapi tidak dipanggil polisi. Kalau beliau ingin jawaban, saran dari saya, saya akan berikan. 'Lakukan kritik konstruktif berlandaskan niat baik pada Indonesia', kan bisa mengkritik dengan data dan tanpa ada unsur fitnah juga hoaks," ujar Irma Suryani dalam keterangan tertulis diterima Tagar, sabtu, 13 Februari 2021.
Irma meminta kepada orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah, Jika punya data laporkan ke pihak yang berwajib, agar kasus dapat dipantau publik, bikin press release. "Presiden minta rakyat yang melakukan kritik, karena selama ini yg merajalela bikin hoaks, bukan kritik, adalah orang-orang yang dulu berada di zona nyaman dan terganggu kenyamanannya, juga para oknum oposan yang melakukan poltisasi dengan menggiring opini publik dengan tujuan menjatuhkan pemerintah dan ingin berkuasa."
Harusnya, kata Irma, mudah membedakan kritik dan hujatan dan ujaran kebencian. "Pak Jokowi adalah Presiden yang paling banyak dihujat, difitnah, dicaci-maki, di-bully dan juga bahkan menjadi korban ujaran kebencian."
Irma mengingatkan memang konstitusi memberikan ruang kebebasan berpendapat, tapi itu sangat berbeda fundamental dengan tindak pidana. Tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian, menyebar hoaks sangat jelas diatur Undang-Undang. "Jadi jangan salahkan Polri yang menjalankan Undang-Undang untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang. Jangan mentang-mentang ada ruang kebebasan digunakan untuk provokasi dan menebar kebencian."
Semua pihak, kata Irma, harus menggunakan cara-cara yang beretika dan konstitusional. "Kritik tidak masalah dalam demokrasi. Tapi penyebar kebencian, hoaks, menghujat, itu jelas tidak beretika dan melanggar hukum."
Kenapa bertanya? Bukankah JK bagian mantan penguasa? Harusnya beliau memberikan solusi tentang bagaimana mengkritik tapi tidak dipanggil polisi.
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. (Foto: Tagar/Getty Images)
Sebelumya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat mengkritik semua kebijakan pemerintah. Pernyataan Jokowi ini disambut sindiran oleh Jusuf Kalla, karena banyak orang diproses hukum karena mengkritik pemerintah.
Jusuf Kalla menyoroti penurunan kualitas demokrasi di Indonesia berdasarkan rilis The Economist Intelligence Unit (EIU). Hal ini disampaikan JK dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI sekaligus diskusi yang digelar online di kanal PKS TV dan akun media sosial Fraksi PKS DPR, Jumat, 12 Februari 2021.
“Indeks demokrasi kita dalam surveinya menurun, oleh the Economist Intelligence Unit (EIU). Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu,” kata Jusuf Kalla.
Harus ada check and balance, kata JK, "Presiden mengumumkan ‘Silakan kritik pemerintah’. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita.” []
