TAGAR.id, Sicilia, Italia - Kapten kapal penyelamat migran yang dikelola yayasan amal menolak perintah Italia untuk meninggalkan sebuah pelabuhan di Sisilia pada Minggu, 6 November 2022.
Penolakan itu dilakukan setelah pihak berwenang melarang 35 penumpangnya untuk turun dari kapal.
Larangan tersebut adalah bagian dari arahan pemerintahan baru yang berhaluan ekstrem kanan yang menarget kapal-kapal penyelamatan berbendera asing.
Perdana Menteri baru Italia, Giorgia Meloni, membunyikan bel dalam pertemuan kabinet pertamanya di kantor Perdana Menteri Istana Chigi, di Roma, Minggu, 23 Oktober 2022. (Foto: voaindonesia.com/AP/Andrew Medichini)
Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Italia, Giorgia Meloni, yang baru berusia dua minggu, melarang bersandarnya empat kapal yang beroperasi di Laut Tengah. Kapal-kapal itu telah menyelamatkan para migran yang terombang-ambing berhari-hari di laut. Hanya penumpang yang dianggap rentan yang diijinkan turun.
Pada Minggu, 6 November 2022, Italia memerintahkan Humanity 1 untuk meninggalkan Pelabuhan Catania setelah menurunkan 144 migran yang diselamatkan, termasuk dengan anak-anak, lebih dari 100 anak tanpa pendamping dan orang-orang dengan darurat medis.
Letak Sicilia di Italia. (Sumber: britannica.com)
Namun, kaptennya menolak pergi "hingga semua penyintas yang diselamatkan di laut telah diturunkan dari kapal," kata SOS Humanity, yayasan amal Jerman yang mengoperasikan kapal itu. Kapal tersebut masih ditambatkan di pelabuhan dengan 35 migran di dalamnya.
Kemudian di hari yang sama, 6 November 2022, kapal amal kedua tiba di Catania dan proses seleksi yang sama diulangi lagi dengan 572 migran di atas kapal Geo Barents yang dioperasikan oleh Doctors Without Borders. Seleksi selesai pada malam hari. 357 orang diperbolehkan turun, tapi 215 lainnya dilarang.

Kelompok-kelompok kemanusiaan, para aktivis HAM dan dua anggota parlemen Italia yang melakukan perjalanan ke Sisilia, memprotes proses seleksi itu, menyebutnya ilegal dan tidak manusiawi.
Menteri Dalam Negeri baru Italia, Matteo Piantedosi, menarget organisasi-organisasi non-pemerintah, yang sejak dulu dituduh pemerintah mendorong penyelundupan manusia di Laut Tengah. Grup-grup itu menolak klaim tersebut. (vm/ah)/Associated Press/voaindonesia.com. []