Jakarta - Kapasitas maksimal ibu kota baru yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebanyak 3 juta penduduk.
Hal itu disebutkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro yang mengungkapkan pada awalnya desain ibu kota baru hanya berkapasitas untuk 1,5 juta orang dengan luas wilayah 40 ribu hektare.
"Masih ada 180 ribu hektare yang dicadangkan. Itu bisa di atas 1,5 juta bisa sampai dua kali lipat sekitar tiga juta. PNS yang pindah perkiraannya sekitar hampir 200 ribu itu sudah termasuk di 1,5 juta," kata dia di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis 3 September 2019, seperti dilansir dari Antara.
Kotanya inklusif tapi perkembangan dan pertumbuhannya ada kendali supaya tidak melebar ke mana-mana jadi tidak dilepas untuk semua sektor.
Bambang menjelaskan hingga saat ini pembangunan di wilayah ibu kota baru tetap terjaga tanpa merugikan lingkungan aslinya, di antaranya dengan membatasi kegiatan hanya untuk kantor pemerintahan dan pendidikan, dan sebagainya.
"Kotanya inklusif tapi perkembangan dan pertumbuhannya ada kendali supaya tidak melebar ke mana-mana jadi tidak dilepas untuk semua sektor," ujar dia.
Desain Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan (Foto: Kementerian PUPR)Bambang menyebutkan nantinya ibu kota baru juga akan menjadi salah satu tujuan urbanisasi sehingga daerah yang tadinya sedikit sekali penghuninya menjadi kota dengan kepadatan tertentu.
Hal tersebut juga menjadi alasan bagi pemerintah untuk membangun ibu kota baru dengan berbagai jenis infrastruktur yang terdepan dan terbaik sehingga bisa menjadi referensi bagi kota lainnya.
"Misalnya airnya bisa langsung diminum, gasnya langsung jaringan ke setiap rumah, saluran pembuangan juga setiap rumah ada saluran langsung ke pengelolaan air limbahnya, dan transportasi publiknya juga yang berbasis rel," kata dia.
Selain itu, Bambang menuturkan pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam menentukan gagasan desain kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang bertujuan untuk memperoleh berbagai ide dari talent terbaik tentang perencanaan kota.
"Pemerintah punya dasarnya tapi kan kita ingin melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. Kita meminta ide dari para pihak terbaik tentang perencanaan kota supaya mereka mengamatinya dan kita pilih lalu kita terapkan ke master plan," tutur dia.
