Jakarta - Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi (Bara JP) Viktor S. Sirait mengatakan Jakarta sebagai ibu kota negara harus mendapat perhatian khusus dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19.
Ia berharap Gubernur DKI Anies Baswedan tetap bekerjasama dan mengkoordinasikan langkah-langkah yang diambil dengan Doni Monardo, sehingga tindakan bisa berjalan sinergis.
Ia mengatakan penyebaran virus corona ini merupakan masalah bersama sehingga penanganannya tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri.
Baca juga: Bisakah Jenazah Positif Corona Menularkan Virus?
"Yang harus segera dilakukan adalah penanganan efektif bagi mereka yang tertular dan mempersempit ruang gerak penyebaran virus corona. Itu sebabnya harus ada kerja sama dan koordinasi yang efektif," ujarnya.
Presiden Jokowi, kata Viktor, telah menunjuk Doni Monardo sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19, sehingga penanganan kasus ini harus satu komando.
"Kita semua harus percaya dan mengikuti arahan koordinasi dari pemerintah pusat dalam penanganan virus ini. Presiden telah menunjuk Doni Monardo, sehingga penanganan dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam satu arah yang saling mendukung, efektif, dan terkoordinasi," ucapnya.
Ia memberi contoh apa yang terjadi hari ini, Senin, 16 Maret 2020, di Stasiun MRT di Jakarta. Akibat pembatasan kendaraan umum sementara karyawan tetap masuk, akibatnya terjadi penumpukan dan kerumuman penumpang.
Baca juga: Babak Baru Virus Corona di China
"Apa yang terjadi pada antrean di Stasiun MRT hari ini sebagai penanganan yang tidak terencana dan terkoodinasi. Pemerintah telah mengumumkan mempersempit ruang kerumunan, malah kebijakan (Gubernur DKI) justru membuat kerumunan baru, dimana masyarakat antri berdesak-desakan di stasiun," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini mungkin di luar perkiraan Gubernur Anies, kurang terencana, dan mungkin lupa menghitung beberapa faktor yang terkait dengan kebijakan yang diambil.
"Itu sebabnya Jakarta sebagai ibu kota, sebagai pusat bisnis, dan sebagai pusat pemerintahan harus dikelola khusus," katanya. []
