Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Ganyang Mafia Hukum (GGMH) menggelar demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. Mereka meminta KPK mengambil alih dugaan kasus korupsi dana hibah yang menyeret Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil.
Pantauan Tagar di lokasi, demonstran berjumlah enam orang itu tiba di depan gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin 16 Desember 2019, sekitar pukul 12.00 WIB.
Harusnya kan kalau tidak cukup alat bukti maka harus dihentikan secara formal, ini tidak ada SP3 nya, karena itu kenapa Kejaksaan Tinggi membiarkan ini?
Koordinator Lapangan GGMH Torkis Parlaungan Siregar mendorong KPK mengusut dana hibah Pemerintah Kota Bandung yang diberikan kepada Bandung Creative City Forum (BCCF) senilai Rp 1,3 miliar pada tahun 2012. Kasus itu, kata Torkis, mangkrak di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar.
"Perkara ini telah dilaporkan oleh sebuah LSM di Kejaksaan Tinggi di Bandung. RK (Ridwan Kamil) itu telah dua kali dipanggil dan di-BAP. Nah, setelah di-BAP kan ada progresnya. Kok tidak ada kejelasan," kata Torkis di depan gedung KPK.
Menurut Torkis, bila tidak ditemukan alat bukti, Kejati Jabar sepatutnya menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3). Dia menilai ada indikasi Kejati Jabar membiarkan kasus dugaan korupsi ini mangkrak.
"Harusnya kan kalau tidak cukup alat bukti maka harus dihentikan secara formal, ini tidak ada SP3 nya, karena itu kenapa Kejaksaan Tinggi membiarkan ini?," katanya.
Sebab itu Torkis mendorong KPK ikut campur dalam menuntaskan perkara dugaan rasuah dana hibah yang mengalir ke BCCF, yang diketuai Ridwan Kamil. "Kalau engga kasihkan perkara ini kepada KPK, biar KPK yang tangani, karena kita jauh lebih percaya KPK," ujarnya.
GGMH memberi tenggat tiga minggu lagi agar KPK ikut mengusut tuntas kasus bansos BCCF 2012. Bila permintaan mereka tidak digubris, GGMH mengaku akan menurunkan lebih banyak massa.
Dalam kasus ini, Ridwan Kamil sempat dipanggil Kejati Jabar untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sebelumnya sejumlah dinas dan lembaga terkait juga dipanggil Kejati Jabar. []
