TAGAR.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah agar rutin turun ke pasar untuk mengecek harga pangan dalam upaya mengendalikan harga yang berdampak terhadap laju inflasi.
Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kemendagri pada April 2025, Tomsi mengungkapkan dari seluruh kabupaten/kota, baru 44 daerah di antaranya yang melakukan sidak ke pasar.
"Yang jelas, teman-teman pemda (kabupaten/kota) yang turun dan sidak ke pasar mengecek harga-harga ini baru 44 (daerah)," kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin, 28 April 2025.
Tomsi mempersilakan pemda untuk mengklarifikasi jika daerahnya belum terdata Itjen Kemendagri. Ia juga membeberkan jumlah daerah yang telah berkoordinasi dengan daerah penghasil untuk memenuhi ketersediaan pangan.
Berdasarkan sumber data serupa, langkah tersebut baru dilakukan 10 kabupaten/kota. "Yang lainnya baru hanya mengecek yang rapat-rapat, tapi tindak lanjutnya belum ada," ujarnya.
Sementara itu, pencanangan gerakan menanam baru dilakukan oleh 30 kabupaten/kota. Tomsi menekankan meski baru sebatas pencanangan, hal ini menunjukkan daerah tersebut memiliki kemauan untuk mengatasi permasalahan harga pangan sehingga dapat mengurangi beban masyarakat.
Tomsi menegaskan pemda harus berusaha keras untuk melayani masyarakat, termasuk dalam pengendalian harga. Data yang ditunjukkannya menggambarkan masih sangat sedikit daerah yang berupaya optimal mengendalikan harga.
Ia berharap kepala daerah yang baru dapat bekerja lebih optimal dalam melaksanakan visi dan misinya. "Tolong upaya-upaya langkahnya kita tunggu dan kita pantau," tambahnya.
Pada kesempatan itu, Tomsi juga berdialog dengan sejumlah pemda yang harga beberapa komoditas pangannya di daerahnya berada di atas harga eceran tertinggi (HET).
Ia menyarankan beberapa langkah yang perlu dilakukan pemda dalam menangani persoalan tersebut, salah satunya dengan rutin turun ke pasar dan bekerja sama dengan daerah penghasil.
Rakor pengendalian inflasi tersebut dihadiri langsung sejumlah narasumber, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.
Turut bergabung secara virtual sejumlah narasumber lainnya, antara lain perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Bulog, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI. Forum ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran pemda, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), serta pejabat terkait lainnya. []