Ketika Anggota DPRD Pendukung Anies-Sandi Mulai Sadar Rumah DP 0 Persen Tak Realistis

Pembangunan rumah dengan down payment (DP) 0 persen sesuai janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tampaknya mulai disadari tak realistis, terutama oleh anggota DPRD DKI Jakarta yang justru menjadi pendukung Anies-Sandi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik (Foto: Istimewa)

Jakarta, (Tagar 9/4/2018) – Pembangunan rumah dengan down payment (DP) 0 persen sesuai janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tampaknya mulai disadari tak realistis, terutama oleh anggota DPRD DKI Jakarta yang justru menjadi pendukung Anies-Sandi.

Hal ini terlihat dari rapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta membahas revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/4).

Awalnya anggota DPRD dari Fraksi PKS Yusriah Dzinnun mempertanyakan target penyediaan rumah untuk 250.000 warga Jakarta yang tidak realistis. Menurut Yusriah, pembangunan rumah sebanyak itu memerlukan subsidi sebesar Rp 13 triliun.

"Pembangunan rumah ini nanti Rp 13 triliun subsidinya, berapa yang disetujui perbankan? Kan selisihnya harus dibayarkan Pemda, uang kita cukup enggak?” tanya Yusriah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan menyebutkan Pemprov DKI Jakarta punya dana Rp 3,8 triliun per tahun, sehingga bisa membangun dan menalangi uang muka untuk 25 tower rumah susun dengan 50.000 unit.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik yang selama ini merupakan pendukung berat Anies-Sandi bahkan mempertanyakan kemampuan Pemprov membangun 50.000 unit tersebut.

“Bagaimana anda bangun 50.000 unit per tahun? Cara bangunnya saja, mungkin tidak?" tanya Taufik.

Agustino menjawab tidak mungkin membangun rumah DP 0 persen tersebut hanya menggunakan APBD. Ia mengatakan pembangunan rusun tersebut akan berbagi dengan pengembang. Namun pernyataan Agustino tersebut tak memuaskan Taufik.

“Bapak cantumkan setahun bangun 50.000 unit? Kalau enggak bisa, ya, coret dong," ujar Taufik.  

Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus ikut mencecar Agustino. Ia menanyakan dalam pemerintahan gubernur sebelumnya, berapa tower rusun yang sudah dibangun Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Agustino, pembangunan paling tinggi terjadi di pemerintahan sebelumnya ketika Pemprov DKI membangun 41 tower rusun dalam tiga tahun atau 3.000 unit per tahun.

Bestari pun mengernyitkan dahinya memperbandingkan pernyataan Agustino yang tak realistis. "Ini bagaimana dari 3.000 unit jadi 50.000 unit per tahun?” tanya Bestari.(Ard)

Berita terkait