Ketua KPK Sentil Kepala Daerah untuk Kurangi Protokoler

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyentil para kepala daerah agar tak menempatkan banyak orang sebagai protokoler.
Ketua KPK Sentil Kepala Daerah untuk Kurangi Protokoler. (Foto: Tagar/Dok istimewa)

TAGAR.id, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyentil para kepala daerah agar tak menempatkan banyak orang sebagai protokoler. Langkah itu dinilai Setyo sebagai bagian dari efisiensi.

Setyo mendorong para kepala daerah memangkas jumlah protokoler. Setyo mengamati jumlah "pembantu" kepala daerah terlalu banyak. "Mohon maaf, protokoler sebaiknya dikurangi, bapak-ibu kepala daerah. Ibarat kata berkunjung segala macam, dikurangi, itu bagian dari efisiensi," kata Setyo di Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.

Setyo mengamati rombongan protokol kepala daerah kerap terlalu banyak. Padahal tugasnya tak begitu mendesak. "Jangan sampai pasukannya terlalu banyak. Ada protokol, ada sespri, ada ADC, ada operator, ada driver, ada co-driver, ada co-pilot, dan lain-lain banyak sekali," ujar Setyo.

Setyo mencontohkan, KPK sebagai lembaga yang tidak terlalu banyak protokoler bagi pimpinan KPK. Dengan begitu, KPK dapat melakukan efisiensi anggaran.

"Kalau bicara soal efisiensi, bapak-ibu di daerah, KPK ini sudah super efisien. Sejak zaman dulu, 2018 saya masuk sini sudah efisien. Nggak ada kami terlalu banyak protokoler," ujar Setyo.

Setyo mengungkapkan saat menghadiri kegiatan retret kepala daerah di Magelang cuma berdua saja. Setyo meyakini makin ringkas rombongan maka makin hemat pula ongkos perjalanannya.

"Bayangkan, kalau semua orang itu mendapatkan honor perjalanan dinas. Gitu, ya saya kemarin ke Magelang hanya berdua aja tuh. Baik-baik saja, alhamdulillah, lancar, tidak ada masalah," ucap Setyo.

Diketahui, efisiensi yang didorong KPK merupakan dampak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja bagi Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025. []

Berita terkait
KPK Geledah Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, Terkait Kasus TPPU
KPK menggeledah rumah Japto Soerjosoemarno terkait kasus TPPU mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
Ketua KPK Sebut Kasus Hasto Kristiyanto Harus Dituntaskan
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto harus dituntaskan.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari Dipecat karena Terbukti Berbuat Asusila
Ketua KPU Hasyim Asy’ari dijatuhkan sanksi tertinggi yaitu pemberhentian tetap karena terbukti melanggar KEPP dengan melakukan tindakan asusila