Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan pentingnya pengakuan terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan sebagai solusi pengendalian pandemi di masa depan maupun untuk pemulihan kawasan pasca COVID-19.
Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan One Health, mengintegrasikan kesehatan lingkungan, kesehatan satwaliar dengan kesehatan manusia.
Hal ini, dapat dilakukan antara lain dengan pengelolaan kesehatan manusia yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan dan hidupan liar.
Pernyataan ini diungkapkan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK, Indra Exploitasia, saat menjadi tuan rumah dalam pertemuan Komite ASEAN Heritage Park (AHP) yang ke-7 yang dilakukan secara virtual, Selasa 20 Oktober 2020.
“Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan One Health, mengintegrasikan kesehatan lingkungan, kesehatan satwaliar dengan kesehatan manusia,” kata Indra
Pertemuan virtual Komite ASEAN Heritage Park. (Foto:Tagar/KLHK)“Untuk itu, perlu pemahaman yang komprehensif, mengenai jasa lingkungan dan pengelolaan manfaat keanekaragaman hayati bagi masyarakat dan hubungannya dengan pengetahuan tradisional”, tambahnya.
ASEAN Heritage Park sendiri, merupakan kawasan yang disepakati oleh sepuluh 10 negara anggota ASEAN karena keunikan ekosistem serta spesies yang mewakili kekayaan keanekaragaman hayati di wilayah ini.
Saat ini, jumlah ASEAN Heritage Park mencapai 49, dan 7 diantaranya ada di Indonesia. Yaitu, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Kepulauan Seribu, Taman Nasional Wakatobi dan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
- Baca Juga : KLHK Resmi Gelar Festival Iklim 2020
- Baca Juga : KLHK: Karhutla di Pulau Jawa Turun Signifikan
Selanjutnya, dibentuk juga ASEAN Heritage Park Committee yang gunanya untuk memantau dan menilai kemajuan dalam mengelola ASEAN Heritage Park.
ASEAN Heritage Park Committee beranggotakan wakil dari negara-negara anggota ASEAN AHP yang berkompeten. Mandat dan peran Komite, termasuk memantau target kegiatan dan pelaksanaan serta dalam hubungannya dengan mitra terkait di region ASEAN.[]
