Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo memiliki hak prerogatif. Hal itu diakui Wakil Sekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Jadi tidak ada yang salah, PKB meminta 10 menteri dan NasDem meminta 11 menteri kabinet.
"Kalau PKB dan NasDem minta jabatan sekian-sekian, tidak ada yang salah. Boleh-boleh saja, namanya juga permintaan," kata Eriko Sotarduga, dikutip dari Antara di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019.
Baca juga: Yenny Wahid Disebut Bakal Jadi Menteri Sosial
PDI Perjuangan tidak akan ikut campur dalam hak dan kewajiban partai koalisi, walaupun sebagai partai pengusung utama pasangan Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memiliki hak prerogatif untuk memilih dan menentukan menteri kabinet, sehingga semua partai anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) hanya mengusulkan.
Eriko mengatakan, PDI Perjuangan tidak akan meminta-minta jabatan menteri. Sebagai partai pengusung utama akan mendukung apa yang menjadi keputusan Jokowi sebagai presiden terpilih.
Baca juga: Emmy Hafild, Aktivis Lingkungan Calon Menteri Jokowi
"PDI Perjuangan memandang Pak Jokowi sebagai kader terbaik, sehingga kami akan mendukung keputusannya. Kami juga memandang Pak Jokowi sebagai negarawan yang tentunya memiliki etika sebagai negarawan," katanya pula.
Soal jabatan menteri kabinet, pada saatnya nanti akan dibicarakan oleh Presiden terpilih dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sehingga tidak perlu meminta-minta jabatan.
"Karena itu, belum ada nama-nama kader yang disebut-sebut akan diusulkan sebagai calon menteri," katanya. []
