Jakarta, (Tagar 26/1/2018) - Sejumlah kalangan menganggap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno selama memimpin Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jakarta, sebagai pencitraan terutama pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendro Satrio menilai, merupakan kewajaran jika banyak kalangan menyebut kebijakan Anies-Sandi hanya untuk pencitraan.
"Hampir semua kebijakan siapapun yang membuat melihat sebagai pencitraan kalau hasilnya belum terlihat, jadi ya wajar saja," ujar Hendro saat dihubungi Tagar, Jumat (26/1).
Menurut Hendro, pencapaian Anies-Sandi selama memimpin Ibukota patut diapresiasi. "Jadi misalnya Alexis ditutup dan lainnya, yang dilakukan Anies Sandi harusnya bisa diapresiasi," terangnya.
"Masalah kemudian nanti itu pencitraan atau tidak ya bisa aja pencitraan, itu kan bagian dari persepsi, jadi boleh-boleh saja, toh juga kadang berhasil juga kan pencitraan yang tidak sesuai kenyataan," lanjutnya.
Hendro mengatakan, Anies-Sandi harus konsentrasi penuh terhadap masalah maupun solusi pembangunan di Jakarta. Menurutnya, waktu 100 hari belum dapat menilai secara pasti hasil dari pemerintahannya.
"Konsentrasi penuh kepada masalah atau solusi-solusi pembangunan di Jakarta. Seratus hari ini baru superdasar sebuah pondasi pembangunan, jadi belum dapat dinilai sama sekali memang," jelasnya.
Hendro melihat, janji-janji kampanye Anies-Sandi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta kemarin dinilai luar biasa. Sehingga keduanya secara bersamaan memiliki komitmen merealisasikan semua programnya.
"Saya rasa Anies konsentrasi ke Jakarta dan menuntaskan janji-janjinya, karna janji-janjinya kemarin itu luar biasa hebatnya. Kalau tidak dituntaskan nanti jadi bahan cemoohan," tutur Hendro.
Dengan begitu, Hendro tidak menutup kemungkinan bahwa Anies-Sandi akan ikut meramaikan Pilpres. "Tapi kalau dapat dituntaskan di 2024, Anies-Sandi bisa bicara ditingkat nasional," tambahnya. (ard)
