Jawa Timur - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 37 kepala daerah, dan pejabat pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Gubernur Jawa Timur.
Sejumlah kepala daerah dan pejabat negara dipanggil untuk menjalani tatap muka dengan petugas KPK di Ruang Brawijaya, Kantor Gubernur Jawa Timur.
Ada tujuh kepala daerah yang diperiksa KPK, yakni Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Sekda Kabupaten Sumenep Edy Rasiyadi. Selain itu Eri Susanto Kadis PU SDA Kabupaten Sumenep, A Shadik Kadis Pendidikan Kabupaten Sumenep, dan Tutut Erliena Kadis Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Hanya Bupati Lumajang tidak bisa hadir karena meminta ditunda pemeriksaannya.
Ipong mengaku dirinya hanya dimintai KPK untuk melengkapi dokumen LHKPN yang sebulan lalu diserahkan. Seperti dokumen berupa fotokopi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), sertifikat tanah, serta BPKB kendaraan miliknya.
Ipong diminta mengklarifikasi sejumlah harta yang dimilikinya. Maka saat dimintai keterangan pers, Ipong mengaku belum selesai pemeriksaannya.
Ipong diminta mengklarifikasi sejumlah harta yang dimilikinya. Maka saat dimintai keterangan pers, Ipong mengaku belum selesai pemeriksaannya. "Ini baru selesai klarifikasi sertifikat. Mungkin habis ini mobil," terangnya."Ini baru selesai klarifikasi sertifikat. Mungkin habis ini mobil," terangnya."Hanya melengkapi dokumen LHKPN," ujarnya, usai pemeriksaan, Senin 8 Juli 2019. Pemeriksaan KPK itu dilakukan secara tertutup sehingga awak media tidak bisa meliputnya. KPK memeriksa Ipong kurang lebih 2,5 jam, mulai pukul 09.00 WIB.
Ipong diminta mengklarifikasi sejumlah harta yang dimilikinya. Maka saat dimintai keterangan pers, Ipong mengaku belum selesai pemeriksaannya. "Ini baru selesai klarifikasi sertifikat. Mungkin habis ini mobil," terangnya.
Sementara Kasatgas Pemeriksaan LHKPN, Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK, Nexio Helmus tidak semua kepala daerah diperiksa.
Total yang diperiksa ada tujuh. Total rangkaian kegiatan sampai Jumat 12 Juli 2019 nanti, ada 37 orang yang akan diperiksa.
Nexio menegaskan pemeriksaan sengaja dilakukan secara bertahap karena keterbatasan jumlah personil dan waktu pelaksanaan. "Ya, memang tidak semua, karena kami punya kriteria yang tidak bisa kami sampaikan," ujarnya.
Kegiatan kali ini KPK menekanan pencegahan korupsi dan pengawasan. Meski demikian, KPK mendorong agar penyelenggara negara di Indonesia terus membuat perbaikan-perbaikan.
"Penyelenggara negara harus transparansi dalam melaporkan (harta kekayaannya). Ini sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999. Supaya terbebas dari korupsi," katanya.
Pemeriksaan LHKPN berkaitan sejumlah aset seperti tanah, atau harta bergerak lainnya. Seperti kendaraan pribadi. Jika nanti ada tambahan dalam pemeriksaan semata-mata hanya untuk perbaikan dan pengawasan.
"Anda (wartawan) juga perlu melakukan pengawasan, masyarakat bisa, dengan mengakses LHKPN di internet," tuturnya.
:Jadwal pemeriksaan Penyelegara negara:
Senin, 8 Juli 2019
1. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq
2. Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni
3. Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono
4. Sekda Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi
5. Kadis PU SDA Kabupaten Sumenep, Eri Susanto
6. Kadis Pendidikan Kabupaten Sumenep, A. Shadik
7. Kadis Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Tutut Erliena
Selasa, 9 Juli 2019
1. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari
2. Bupati Blitar, Rijanto
3. Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron
4. Sekda Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono
5. Sekda Kabupaten Blitar, Totok Subihandono
6. Sekda Kabupaten Bangkalan, Eddy Moeljono
7. Kadis PUPR Kabupaten Probolinggo, Prijono
8. Kadis Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina
9. Kadis PUPR Kabupaten Bangkalan, Roosli Soeliharjono
Rabu, 10 Juli 2019
1. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas
2. Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto
3. Bupati Jember, Faida
4. Sekda Kabupaten Banyuwangi, Djadjat Sudrajat
5. Sekda Kabupaten Situbondo, Syaifullah
6. Sekda Kabupaten Jember, Mirfano
7. Kaban PBD Kabupaten Jember, Rasyid Zakaria
8. Kadis PUPR Kabupate Bangkalan, Roosli Soeliharjono
9. Kadis PUPR Kabupaten Trenggalek, Mohammad Sholeh
Kamis, 11 Juli 2019
1. Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim
2. Wakil Bupati (Plt Bupati) Trenggalek, Mochamad Nur Arifin
3. Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi
4. Sekda Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto
5. Kadis DIKPORA Kabupaten Trenggalek,
Kusprigianto
6. Kadis Pendidikan Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo
7. Kadis Kesehatan Kabupaten Situbondo , Abu Bakar Abdi
8. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo, Gatot Siswoyo
9. Kadis Pendidikan Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman
Jumat, 12 Juli 2019
1. Kadis PUPR Kabupaten Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo
2. Kadis Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumar Joko
3. Kadis PUPR Kabupaten Banyuwangi, Mujiono.
Artikel lainnya:
