Jakarta - Wacana kepala daerah menghentikan operasional kereta rel listrik (KRL) Commuter Line direspons Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Bila usul itu diberlakukan, Luhut cemas dengan warga yang ingin traveling.
Karena kalau orang nggak bisa traveling (bepergian) padahal yang penting, kan ndak bagus juga.
Awalnya Luhut mengatakan wacana dari kepala daerah di Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) itu akan dipertimbangkan. Namun, kata dia, memberhentikan aktivitas KRL selama 14 hari saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tak semudah membalikan telapak tangan.
"Kalau soal mau menutup KRL, kita lihat kan enggak kayak membalikan tangan," kata Luhut yang juga menjabat sebagai Ad Interim Menteri Perhubungan dalam jumpa pers melalui konferensi video di Jakarta, Selasa malam 14 April 2020.
Baca juga:
- DPR Desak Mendikbud dan Menkominfo Gratiskan Internet
- Soal Sistem Bansos, PSI Puji Bekasi Daripada Jakarta
Menurut Luhut, penghentian operasional KRL juga diharapkan tidak mengganggu arus kebutuhan logistik yang memang dibutuhkan di masa pandemi seperti saat ini.
"Karena kalau orang nggak bisa traveling (bepergian) padahal yang penting, kan ndak bagus juga. Jadi misalnya menyangkut logistik, kita ndak mau logistik itu sampai terganggu," katanya.

Luhut sendiri mengaku dirinya telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai masih penuhnya angkutan KRL Commuter Line yang beroperasi di Jabodetabek itu.
Ia juga meminta agar ada evaluasi terkait masih banyaknya orang yang masuk ke Jakarta di tengah pemberlakukan PSBB.
"Kalau tadi Pak Gubernur DKI, Pak Anies bicara sama saya, jadi kami koordinasikan baik-baik saja. Mengenai KRL ini, saya bilang Pak Anies, 'Tolong juga dilihat kenapa masih banyak orang yang ke Jakarta'," katanya.
Sebelumnya, usulan penghentian sementara operasional KRL tersebut telah disampaikan dalam rapat pimpinan lima daerah di Bodebek bersama PT KAI dan PT KCI selaku operator commuter line pada Senin sore, 13 April 2020. []