Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, kembali meninjau lokasi terdampak bencana badai siklon tropis Seroja yang melanda sebagian wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) awal April lalu.
Dalam sambutannya di wilaya tersebut, Muhadjir mengajak warga Alor untuk bangkit. Dia juga mengatakan bahwa dirinya dan Mensos diutus Presiden Jokowi untuk melihat langsung lokasi bencana dan bersilaturahmi dengan warga. Menko PMK pun mempersilakan Bupati Amon Djobo tak segan-segan menghubungi dirinya.
Yang penting bagaimana bencana ini bisa membuat warga bangkit menjadi lebih baik bersama NKRI.
Kemudian, Muhadjir akan menghubungkan keperluan itu dengan kementerian dan lembaga, setidaknya yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK termasuk BNPB.
“Yang penting bagaimana bencana ini bisa membuat warga bangkit menjadi lebih baik bersama NKRI,” tutur Muhadjir berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Tagar, Rabu, 5 Mei 2021.
Menko PMK Muhadjir Effendy, kembali meninjau lokasi terdampak bencana badai siklon tropis Seroja di NTT.(Foto:Tagar/Kemenko PMK))Berdasarkan pantauan dari helikopter menjelang mendarat di Pulau Pantar, kerusakan memang meluas. Banyak bekas aliran banjir bandang dari atas bukit dan menyapu pemukiman. Puing-puing berserakan di sekitar pantai. Topografi Pulau Pantar berbukit bukit dan pemukiman banyak dibangun di sekitar pantai.
Sementara Bupati Amon Djobo mengatakan, bencana siklon tropis seroja belum pernah terjadi di Provinsi NTT. Berbeda dengan gempa bumi biasa, siklon tropis seroja berbentuk banjir bandang, tanah longsor, sekaligus gelombang pasang. Setidaknya, 2.442 rumah rusak dan 29 orang wafat serta 12 hilang.
- Baca juga : Menko PMK: Ekspor Produk Pertanian Angkat Martabat Petani
- Baca juga : Menko PMK Kenang Jasa Tukang Cetak Foto Saat Jadi Wartawan
“Yang hilang sudah kami doa tutup. Yang kita urus yang masih hidup,” sebut Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Menko PMK, Mensos, dan BNPB menyerahkan bantuan 200 paket sembako, cadangan beras pemerintah 58.025 kg atau senilai Rp 580 juta serta santunan ahli waris satu orang sebesar Rp15 juta.[]
