Jakarta – Dewan Keamanan PBB, 30 April 2021, menyerukan agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan, seperti yang dinyatakan dalam sebuah rencana ASEAN.
Rencana yang juga menyerukan penunjukan utusan dari Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengatasi krisis yang dipicu oleh kudeta militer 1 Februari 2021, harus diterapkan "tanpa penundaan," seperti yang dikatakan dalam pernyataan dewan itu.
Rencana itu disetujui setelah pertemuan tertutup dewan dan memaksa negara-negara Barat untuk membuat konsesi dengan China -pendukung utama Myanmar- dan Rusia untuk meloloskan rencana itu.
Pengunjuk rasa antikudeta unjuk rasa dengan membawa gambar pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi, melewati pasar Kotapraja Kamayut Yangon, Myanmar, 8 April 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP)
Atas permintaan mereka, dewan menghapus kalimat yang mengatakan "sekali lagi mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai" dan "mengulangi seruan mereka pada militer untuk menahan diri sepenuhnya."
Sejak kudeta di Myanmar, dewan telah menyetujui empat pernyataan tentang krisis, termasuk yang terbaru hari Jumat, 30 April 2021.
"Myanmar berdarah" - sebuah poster di Yangon, 2 April 2021 (Foto: dw.com/id)Sesi hari Jumat,30 April 2021, diselenggarakan oleh Vietnam untuk menyampaikan kesimpulan dari KTT ASEAN yang baru-baru ini berlangsung di Indonesia.
Pernyataan yang pada akhirnya meloloskan seruan agar Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, yang saat ini sedang berkeliling ke kawasan itu, untuk dapat mengunjungi Myanmar "secepat mungkin." (ps/ah)/AFP/voaindonesia.com. []
