TAGAR.id, London, Inggris – Pemerintah Inggris mengatakan, laporan yang telah lama ditunggu-tunggu mengenai pesta-pesta di kantor-kantor pemerintah yang melanggar kebijakan lockdown Covid-19 telah diserahkan kepada Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson. Laporan itu akan dipublikasikan Rabu, 25 Mei 2022, waktu setempat, dan PM Johnson akan berbicara kepada parlemen tentang temuan-temuan yang diungkap dalam laporan itu.
Masa depan PM Johnson mungkin bergantung pada kesimpulan pejabat sipil Sue Gray. Ia menyelidiki 16 pertemuan yang dihadiri oleh PM Johnson dan stafnya pada tahun 2020 dan 2021 sewaktu orang-orang di Inggris dilarang bersosialisasi di bawah pembatasan virus corona (Covid-19) yang diberlakukan oleh pemerintah Konservatif Johnson.
Investigasi polisi terpisah telah menjatuhkan denda kepada 83 orang, termasuk Johnson, sehingga menjadikannya sebagai perdana menteri Inggris pertama yang ditemukan telah melanggar hukum saat menjabat.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson setelah menyampaikan pidato di Bandara Lydd, Inggris tenggara, Kamis, 14 April 2022 (Foto: voaindonesia.com/AP)PM Johnson telah meminta maaf, tetapi bersikeras mengungkapkan bahwa ia tidak sengaja melanggar aturan. Pernyataannya ini bertentangan dengan keterangan para stafnya mengenai pesta-pesta yang berlangsung di kantor perdana menteri sewaktu pandemi sedang berada pada puncaknya.
Dalam pidatonya di parlemen, PM Johnson harus menjelaskan mengapa ia mengatakan tahun lalu bahwa tidak ada pesta yang diadakan di Downing Street -nama jalan kantor PM Inggris- dan tidak ada aturan yang dilanggar.
Para kritikus mengatakan kebohongan perdana menteri kepada parlemen harus dibayar dengan pengunduran dirinya. Beberapa pengecam itu berada dalam partai PM Johnson sendiri, Partai Konservatif.
Klaim-klaim bahwa PM Johnson dan para stafnya menyelenggarakan pesta-pesta sementara jutaan orang di negara itu dilarang bertemu teman dan keluarga sebetulnya telah mengganggu pemerintah sejak pertama kali muncul akhir tahun 2021 lalu.
PM Johnson tetap mempertahankan kekuasaannya sejauh ini, sebagian karena invasi Rusia ke Ukraina yang mengalihkan perhatian publik dan politik. Beberapa tokoh Partai Konservatif yang sebelumnya mempertimbangkan untuk mengajukan mosi tidak percaya pada pemimpin mereka mengatakan, merupakan sikap tidak bijak menyingkirkan Johnson di tengah perang yang sedang mengacaukan Eropa dan memicu krisis biaya hidup. (ab/lt)/voaindonesia.com. []
Penyelidikan Terhadap PM Boris Johnson Disetujui Anggota Parlemen Inggris
PM Inggris Boris Johnson Kembali Ditanya Parlemen Soal Foto Pesta
PM Inggris Boris Johnson Dikabarkan Pesta Saat Lockdown Tahun 2020
PM Inggris Boris Johnson Terancam Dilengserkan Partai Sendiri
