Jakarta - Staf Khusus Presiden Urusan Papua Lenis Kogoya menyatakan solusi permasalahan di Papua yang harus dilakukan pemerintah adalah segera melakukan pembangunan, karena itu wujud dari tanggung jawab.
Menurut dia, orang Papua membutuhkan perhatian dari Pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang ada di daerah mereka.
Masyarakat di Papua juga perlu waspada atas berita bohong dan hoaks yang tersebar di media sosial.
"Orang Papua sekarang betul-betul membutuhkan pendekatan dengan hati, apa yang diharapkan pembangunan," kata Lenis ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2019, seperti di beritakan Antara.
Lenis mengatakan masyarakat di Papua juga perlu waspada atas berita bohong dan hoaks yang tersebar di media sosial. Maka, untuk mencegah hal buruk terjadi, masyarakat harus melakukan koordinasi dengan pihak keamanan agar mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta.
Kata dia, pemerintah Provinsi Papua juga perlu bertanggungjawab untuk melaporkan penggunaan dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp 8,36 triliun pada 2019, ditambah dengan dana tambahan infrastrukur Rp 4,26 triliun.
"Sebelum Undang-Undang Otonomi Khusus berakhir, harus ada audit keuangan di Papua," ujar dia.
Dia menegaskan hal itu untuk mengetahui kejelasan penggunaan dana otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat. Namun hingga saat ini belum ada pelaporan penggunaan dana itu kepada Menteri Dalam Negeri.
"Terakhir, kalau Papua mau tegakkan hukum, Papua dengan Jawa kan anak bangsa yang sama, perlakukan hukum yang sama. Berarti di Papua siapa pun yang bikin korupsi atau menipu rakyat, siapa saja harus dihukum," ucap dia.
