Jakarta - Joe Biden segera melenggang ke Gedung Putih menjadi presiden Amerika Serikat ke-46 setelah mengalahkan petahana Donald Trump. Pemilihan presiden di Negeri Paman Sam ini diwarnai kericuhan dan klaim keberatan dari tim incumbent Trump.
Tim Donald Trump yang tak puas dengan keputusan pilpres mengajukan gugatan hukum. Ini kemungkinan akan menjadi gangguan dalam masa pemerintahan pertama Biden.
Terlepas soal gugatan, Biden akan menghadapi tantangan berat di bidang ekonomi. Seperti diberitakan dari BBC News, Minggu, 8 November 2020, ada lima tantangan di bidang ekonomi yang harus dihadapi kabinet Biden.
1. Bagaimana Menyelamatkan Ekonomi AS
Selama berbulan-bulan, para ekonom menyoroti Washington soal anggaran penanganan Covid-19 yang dinilai belum memadai dan harus ditingkatkan. Namun tak mendapat tanggapan dari pemerintahan Trump.
Partai Republik menolak besarnya rencana anggaran yang diajukan Partai Demokrat, meskipun ada tekanan dari Trump agar partainya berkompromi. Partai Republik mengindikasikan bahwa mereka akan mencapai kesepakatan sebelum Biden menjabat.
Namun jika kesepakatan anggaran Covid-19 gagal atau pemulihan ekonomi akibat imbas pandemi mulai goyah, berapa besar anggaran yang harus ditangani Biden yang dikenal relatif moderat?
2. Bagaimana Mengatasi Ketidaksetaraan Pendapatan
Ketika ketidaksetaraan pendapatan di AS meningkat ke level tertinggi dalam lebih dari 50 tahun, kaum liberal menyarankan kenaikan pajak untuk orang kaya. Proposal yang diajukan dari jajak pendapat mendapat dukungan luas publik.
Selama kampanye, Biden berjanji jika terpilih menjadi presiden AS, akan menaikkan pajak perusahaan dari 21 persen menjadi 28 persen. Selain itu, ia juga akan membalikkan duit dari pemotongan pajak 2017 yang ditandatangani Trump.
Namun rencana Biden untuk menaikkan pajak perusahaan akan mendapat respon positif dari Kongres AS. Sebab, setiap upaya untuk menaikkan tarif pajak akan menghadapi pertarungan sengit dari Partai Republik dan korporasi. Mereka berpendapat, tarif pajak yang ginggi akan merugikan perekonomian nasional. Dalam kondisi ekonomi yang genting akibat pandemi, apakah Biden akan benar-benar menepati janji kampanyenya?
3. Bagaimana Upaya Mengatasi Perubahan Iklim
Aktivis perubahan iklim kecewa ketika Biden mengumumkan rencana pertamanya untuk memerangi perubahan iklim. Musim semi ini, Biden kembali dengan proposal besar, dengan bantuan dari beberapa mantan pengkritiknya, yang digambarkan sebagai paling ambisius pernah diajukan oleh seorang calon presiden Amerika.
Perubahan iklim telah meningkatkan jumlah kebakaran hutan, angin topan dan bencana alam lainnya. (Foto: Tagar/Getty Images/Perubahan Iklim).
Proposal juga termasuk menginvestasikan US$ 400 miliar untuk penelitian energi terbarukan, memperketat peraturan polusi mobil, menindak pencemar perusahaan. Selain itu juga membangun 500.000 stasiun pengisian kendaraan listrik dan menghilangkan polusi karbon dari pembangkit listrik pada tahun 2035.
Partai Republik memperingatkan rencana itu akan "mengubur" ekonomi AS. Namun, bila Biden menerapkan proposal ini maka akan akan menandai perubahan besar yang pernah diterapkan Trump. Ketika itu, Gedung Putih membuka lahan publik untuk pengeboran minyak, memangkas peraturan dan meninggalkan upaya global, seperti Kesepakatan Iklim di Paris.
Jadi proposal mana yang akan diprioritaskan oleh Biden?
4. Apakah Biden Akan Mengakhiri Perang Dagang
Postur kebijakan perdagangan agresif Donald Trump - menyerang sekutu, mengkritik organisasi internasional, dan menerapkan pajak perbatasan baru pada impor dari negara-negara di seluruh dunia - mungkin merupakan kebijakan ekonominya yang paling khas.
Ada sedikit keraguan Biden akan mencari pengaturan ulang, menegaskan kembali peran Amerika sebagai sekutu dan pemimpin di panggung dunia, tetapi seberapa besar substansinya akan berbeda?
Ketika berbicara tentang China, Biden menjanjikan tindakan "agresif". Hanya sedikit yang yakin bahwa ia akan menghapus tarif terhadap produk-produk Tiongkok selama perang dagang. Seperti yang pernah ditulis koresponden BBC, Karishma Vaswani sebelum pemilu yang menyebutkan China tidak mengharapkan bantuan siapa pun pemenangnya.
Sama seperti Donald Trump, Biden menjanjikan sikap "agresif" terhadap China. (Foto: Tagar/Getty Images/Perang Dagang).Mantan wakil presiden ini juga mendukung gagasan tarif dalam kondisi lain. Biden juga berencana untuk mengenakan biaya kepada negara-negara yang tidak memenuhi kewajiban iklim dan lingkungan.
Seperti Trump, ia berjanji untuk menghidupkan kembali manufaktur Amerika. Namun, dengan persyaratan "Beli Amerika" yang lebih kuat untuk pengeluaran pemerintah yang dapat membuat AS bertentangan dengan aturan perdagangan internasional.
5. Sikap Tegas Biden Terhadap Big Tech
Raksasa teknologi Amerika tengah berada di bawah pengawasan besar-besaran di seluruh dunia - dan di dalam negeri. Politisi di kiri dan kanan menyerukan aturan yang lebih keras di berbagai bidang seperti persaingan dan privasi konsumen.
Biden mendukung pembubaran perusahaan sebagai "upaya terakhir". Ia Facebook dan lainnya karena tidak berbuat cukup untuk mengawasi disinformasi dan konten memfitnah lainnya di platform mereka. Biden menyatakan mendukung pencabutan undang-undang AS yang melindungi perusahaan teknologi dari tanggung jawab atas konten yang diposting di platform mereka.
Namun Biden dan wakil presidennya Kamala Harris, yang telah menerima dukungan luas di Silicon Valley. Misalnya dukungan kampanye melalui penyediaan situs web kampanye.
Beberapa perubahan yang sedang dibahas mengharuskan Kongres untuk bertindak. Tetapi Gedung Putih memiliki kekuatan yang signifikan untuk melakukan penyelidikan persaingan, menegakkan privasi dan peraturan lainnya. Gedung Putih juga dapat memutuskan apakah akan melawan tindakan internasional, seperti upaya di Inggris dan negara-negara lain untuk mengumpulkan lebih banyak pajak dari perusahaan teknologi AS. []
- Baca Juga: Pilpres AS 2020, Apa Saja Janji Kampanye Trump dan Biden
- Sektor Berpotensi Digenjot RI Jika Biden Jadi Presiden AS
