Yogyakarta - Presiden Joko Widodo dalam pidato tahunan jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan sidang MPR, mengajak perilaku ekonomi mikro dan makro harus berubah secara drastis jika tak ingin negara ini masuk dalam jurang resesi ekonomi, atau bahkan lebih parah lagi yakni depresi ekonomi.
Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad Ma'ruf mengamini pernyataan RI-1 tersebut. Apalagi jika pandemi Covid-19 tak selesai hingga akhir tahun ini. "Perubahan harus drastis. Kalau tidak, Indonesia tidak hanya gagal menahan resesi ekonomi tetapi depresi ekonomi. Kondisi sekarang ini belum resesi tetapi menuju resesi," kata Ma'ruf saat dihubungi Tagar, Sabtu, 15 Agustus 2020.
Menurut dia, dalam dua bulan ke depan, Indonesia bakal didera depresi ekonomi yakni perekonomian melambat tetapi tidak turun (tak inflasi). Padahal, depresi dan resesi sama-sama berbahaya lantaran dampaknya ke ekonomi makro.
"Yang terjadi sekarang itu kan warga miskin benar-benar tak mampu belanja, sementara mereka yang kaya atau kuat penghasilannya justru memilih menahan berbelanja, mereka lebih memilih menyimpan uang daripada membelanjakan. Padahal ini juga tidak sehat bagi perekonomian," urai dia.
Ekonom UMY Ahmad Ma\'ruf. (Foto: Tagar/Gading Persada)Lantas bagaimana cara mengantisipasinya selain menjalankan instruksi Presiden Jokowi dalam Pidato Tahunannya tersebut? Ma'ruf melihat, harus dan wajib hukumnya inovasi ekonomi. Meski masih ada anggapan juga bahwa masalah inovasi muncul karena terbatasnya birokrasi.
"Nah, agar ekonomi tidak runtuh birokrasi juga harus berubah. Birokrasi saat ini alasannya terganjal regulasi. Padahal regulasi dibuat dan tidak cocok diterapkan saat pandemi. Maka jika ingin ekonomi tetap terus maju jika ada regulasi yang membuat sulit segera dirubah. Saat membuat regulasi bukan saat pandemi sementara saat pandemi tidak atau belum terbuat regulasi dari berbagai hal. Jika kita tetap terus pakai regulasi itu tentunya kurang pas," paparnya.
Baca Juga:
- Jokowi Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,5% dalam RAPBN 2021
- Bamsoet Sebut Pemulihan Ekonomi Sulit pasca C-19
- Jokowi Minta Realisasi Belanja APBD Dongkrak Ekonomi
Kemudian, lanjut dia, maindset atau pola pikir yang berurusan dengan belanja rutinitas harus diubah. "Sudah tak relevan lagi birokrasi menjalankan program asal selesai, asal jadi, asal glundung yang penting anggaran habis terserap. Ini sudah tidak bisa dilakukan lagi," kata dia.
Meski begitu, Ma'ruf berkeyakinan ekonomi Indonesia bakal tumbuh meski di masa pandemi corona dengan syarat vaksin penyakit saluran pernafasan itu sudah disebar. Jika ini terjadi maka pada 2021 nanti, perekonomian bisa naik kisaran 2,5 sampai 3 persen.
"Kita saat ini berada di tengah nge-gas urusan ekonomi tetapi di rem di urusan kesehatan. Jika kasus ini terus meningkat dan belum disebarkannya vaksin, maka pada 2021 triwulan pertama akan minus terus dan triwulan kedua dipastikan terjadi resesi ekonomi," ujar Ma'ruf. []
