Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan masa depan PKS tetap jadi opisisi, tidak mempermasalahkan semua pendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 akhirnya berkoalisi dengan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sebelumnya dalam pemilihan presiden 2019, Partai Demokrat mendukung calon presiden Prabowo Subianto. Terkini, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Jokowi di Istana Merdeka. Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga bertemu Jokowi di Istana Merdeka. Sinyal keduanya merapat ke pemerintahan, tak terelakkan.
Jazuli Juwaini mengatakan PKS menghormati pertemuan Presiden Jokowi dengan SBY pada Kamis, 10 Oktober 2019, juga menghormati pertemua Jokowi dengan Prabowo, Jumat, 11 Oktober 2019.
"Komunikasi politik itu wajar saja, apakah kemudian berujung koalisi di pemerintahan? Itu juga sah-sah saja jika benar terjadi sebagai sebuah pilihan politik, PKS menghormati," kata Jazuli seperti diberitakan Antara, Sabtu, 12 Oktober 2019.
Jazuli mengatakan PKS tetap berada di luar pemerintahan, agar lebih objektif memberikan masukan kepada pemerintah dalam memberikan solusi alternatif masalah bangsa.
Ia menambahkan, PKS tidak pernah menutup diri dari komunikasi politik apalagi untuk tujuan silaturahim kebangsaan. Karena, katanya, bangsa Indonesia tidak mungkin bisa dibangun sendiri. Membutuhkan kerja sama atau gotong royong untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
Kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia.
Presiden Jokowi bertemu SBY di Istana Merdeka, Kamis, 10 Oktober 2019. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Jazuli juga mengatakan, komunikasi atau silaturahim antar-elit politik tidak harus dimaknai atau dilihat sebagai bagi-bagi kekuasaan "an-sich". Ia mengharapkan terjadi diskusi mendalam tentang permasalahan fundamental yang dihadapi bangsa dan perspektif solusinya.
"Pimpinan negara dan elit politik diharapkan bicara solusi-solusi dan optimisme di hadapan rakyat yang menyaksikan pertemuan tersebut," ujar Jazuli.
Ia mengatakan PKS akan lebih mantap dan objektif dalam memberikan perspektif dan alternatif solusi terhadap permasalahan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan.
Menurut Jazuli, PKS ingin memberi contoh budaya politik yang sehat dan partainya tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkeringat memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal 'check and balances' sesuai konstitusi. Apalagi, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati juga wali kota," kata Jazuli Juwaini.
Jokowi dan Prabowo
Sebelumnya, usai bertemu Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo membuat catatan di laman Facebooks sebagai berikut:
"Saya bertemu Bapak Prabowo Subianto, sahabat baik saya, sore ini di istana. Kami berdiskusi tentang banyak hal, tetapi terutama mengenai ekonomi negara kita. Saat ekonomi global menurun, diperlukan adanya stabilitas keamanan dan politik.
Kepada Pak Prabowo saya juga menyampaikan soal pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur, mengenai alasan-alasan pemindahan, dan sebagainya.
Tentu ada yang bertanya, bagaimana dengan isu soal koalisi? Tentu ada juga pembicaraan soal itu, tapi belum final."
Jokowi dan SBY
Setelah bertemu SBY, Jokowi juga membuat catatan sebagai berikut:
"Sudah lama saya hendak bertemu dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6. Alhamdulillah, kemarin adalah waktu yang tepat.
Kami bertemu di Istana Merdeka. Apa saja yang kami bahas?
Tentu banyak hal. Tapi tak jauh-jauh dari situasi kebangsaan kita akhir-akhir ini, tentang situasi ekonomi global mengingat adanya perlambatan ekonomi dunia, dan lain-lain." []
