Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri meyakini bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif untuk menangani polemik antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.
"Hal ini dibuktikan dengan sikap tegas Presiden Jokowi dalam menangani persoalan di perairan Natuna," ucap Megawati dalam pidato politiknya pada Rakernas I PDIP dan HUT Ke-47 PDIP di JIExpo Kemayoran Jakarta beberapa waktu lalu seperti dilansir dari Antara.
Menurutnya prinsip bebas aktif bukan berarti mengambil sikap netral atau jadi penonton terhadap peristiwa yang terjadi di dunia. Misalnya, saat kapal-kapal ikan China yang dikawal Coast Guard China melakukan pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
"Bebas bukan berarti tidak punya pendirian, bukan berarti pula cuci tangan atau defensif. Kita aktif, berprinsip, dan berpendirian," ujarnya.
Kapal Coast Guard China-5202 membayangi KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu, 11 Januari 2020.(Foto: Antara/M Risyal Hidayat)
Dengan demikian, Megawati mendukung langkah Jokowi yang menyatakan bahwa kedaulatan bukan sesuatu yang dapat dinegosiasikan.
Sebab, kata dia Indonesia harus menegaskan pada dunia bahwa prinsip yang diterapkan adalah Pancasila. Pendirian aktif menuju perdamaian dan kesejahteraan dunia, persahabatan segala bangsa serta aktif dalam memperjuangkan lenyapnya penindasan kepada negara mana pun.
"Pendirian bebas aktif tersebut secara aktif pula harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri, yang lagi-lagi harus dimulai dari riset nasional kita," tutur Megawati.
Ia pun meminta Jokowi untuk menerapkan prinisip yang sama dalam membentuk Badan Riset Nasional. Salah satunya, dengan tidak melibatkan campur tangan asing di dalamnya.
"Jangan sampai di dalam bentuknya nanti ada tangan-tangan luar yang mencoba untuk masuk ke dalam itu Pak Presiden. Saya mengingatkan. Jadi, harus pure dari bangsa untuk bangsa," kata dia. []
