TAGAR.id, Jakarta - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap Indonesia harus memiliki strategi pertahanan yang realistis. Katanya, usai revisi UU TNI disahkan di paripurna, perencanaan seputar pertahanan langsung digodok.
Sjafrie mengatakan ada beberapa perubahan dalam UU tersebut. Ia menilai RUU TNI ini menjadi landasan hukum kewenangan TNI sebagai alat pertahanan negara.
Ia menambahkan, Undang-Undang TNI mengatur TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional. Tapi, perkembangan zaman, mereka tetap harus menyesuaikan dan realistis.
"TNI adalah Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional. Namun, seiring dengan perkembangan dinamika lingkungan strategis seperti perubahan geopolitik dan perkembangan teknologi militer global mengharuskan TNI untuk bertransformasi," tutur dia.
"Untuk mendukung geostrategi negara yang realistis guna menghadapi ancaman konvensional maupun nonkonvensional sebagai negara yang berdaulat," sambungnya.
Sjafrie mengatakan, Indonesia juga harus adaptif menghadapi situasi global. "Republik Indonesia harus memiliki strategi pertahanan yang realistis untuk mampu bertahan, bertahan menghadapi dinamika untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup NKRI," kata dia.
Ia juga menambahkan, dengan adanya Revisi UU TNI, diharapkan prajurit bisa bersinergi lebih baik dengan berbagai elemen masyarakat.
Ada tiga pasal yang diubah yakni Pasal 7 mengenai tugas pokok TNI, Pasal 47 mengenai penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, dan Pasal 53 mengenai batas usia pensiun.
"Saya mengajak kita semua untuk bersatu, kita semua bersahabat untuk memikul beban tugas dari negara ini yang cukup besar akan menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar," jelasnya. []