Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menyatakan dari kucuran bantuan sosial (bansos) yang diturunkan pemerintah RI, pihaknya tak bisa memastikan seluruh masyarakat bisa mendapatkannya.
Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silakan pemda atur.
Bahkan, dia meyakini akan ada masyarakat yang tidak mendapatkan bansos. Untuk itu, Juliari menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pihak pemerintah daerah atau pemda masing-masing.
"Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silakan pemda atur. Sebenarnya dibicarakan antarwarga, dipimpin Ketua RW atau kepala desa bisa kok," kata Mensos Juliari saat dihubungi Tagar, Senin, 27 April 2020.
Baca juga: Kecemburuan Sosial dan Bansos Covid di Kudus
Dia meminta, jika ada masyarakat yang mendapatkan bansos dengan jumlah berlipat ganda, maka disarankan jujur dan saling berbagi dengan sesama. Juliari kembalikan kepada jiwa kemanusiaan masing-masing warga.
"Rakyat kita kan punya semangat gotong royong. Kalau yang sudah dapat, terus dapat lagi, dikasih ke yang belum dapat. Saya yakin dapat diselesaikan secara kekeluargaan di level warga, karena adat kita sudah seperti itu," ucap Juliari.
Bansos Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang akan disalurkan untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabar yang ada di PT Pos. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati).Berdasarkan informasi yang didapat Tagar, untuk sebagian wilayah di Kelurahan Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, bansos Kementerian Sosial dibagi mulai tanggal 25 April 2020.
Namun, berbeda dengan warga Sawah Besar. Warga Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, sempat menerima bansos dari Presiden Jokowi dengan bingkisan bahan pangan mulai dari beras hingga biskuit.
Namun, bila ditotal, kedua bansos memiliki jumlah yang berbeda. Bansos bertuliskan bantuan Presiden lebih lengkap dibandingkan bansos dari Kementerian Sosial. Tidak meratanya bansos ditanggapi Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendradjoni.
Baca juga: Bansos Covid-19 di Tangerang Selatan Sangat Terbatas
Dia justru mendesak Kemensos memberikan bantuan sembako hingga uang tunai kepada keluarga miskin dan rentan yang terdampak pandemi corona. Terlebih lagi, sudah banyak kejadian masyarakat kelaparan akibat tidak bisa bekerja. Lisda juga meminta agar bantuan tersebar merata di seluruh Indonesia.
"Kita mendesak Kementerian Sosial RI untuk segera mencairkan program bantuan perlindungan sosial antara lain PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, pemberian sembako di wilayah -wilayah yang terdampak Covid-19," kata Lisda di Jakarta, Kamis, 23 April 2020.
Tidak hanya sebatas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), menurutnya semua daerah harus mendapatkan bantuan yang merata.
"Kita juga usulkan, agar Kemensos, memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT untuk keluarga miskin dan rentan," ujarnya. []
